LINGKARPENA.ID | Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sukabumi, menyoroti kontestasi dan dinamika calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Sukabumi.
Mencermati perkembangan politik belakangan ini khususnya dinamika kontestasi pilkada di Kabupaten maupun Kota Sukabumi nampak semakin memperihatinkan.
Prihatin karena munculnya beberapa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan hanya latar belakang birokrat dan pengusaha, dengan afiliasi kepartaian yang kurang jelas dalam proses perkaderan maupun rekruitmennya.
Kenapa hal itu menjadi menarik, karena memberi kesan bahwa, Partai Politik telah kehilangan (kekurangan) kader dan proses perkaderan dalam sistem kepemimpinannya.
Dan akan jauh lebih ironis lagi jika partai politik sebagai kendaraan dalam membangun dinamika demokrasi menjadi sarana pragmatisme materialistik.
Demikian disampaikan Taopik Wahidin selaku Koordinator Presidium KAHMI Sukabumi, dalam menyoroti konstelasi politik pada Pilkada di Sukabumi
Lebih lanjut kang Koko (panggilan akrab) mengungkapkan bahwa Partai Politik sebagai roda penggerak sistem demokrasi hendaknya lebih berperan aktif dalam membangun sistem kepemimpinan baik ditingkat daerah terlebih lagi pada skala Nasional.
“Kalau kondisi ini terus berlanjut, sepertinya partai politik perlu meninjau ulang sistem dan kurikulum perkaderannya. Ya kalau perlu seluruh anggota partai harus ikut LDK lagi selorohnya,” tandas Taopik.
“Bagi kami partai politik seharusnya menjadi centra (pusat) perkaderan yang terbaik dalam melahirkan calon2 kepemimpinan karena institusi ini lah yang akan diharapkan banyak untuk mampu mewakili suara dan kepentingan masyarakat. Karena secara institusional, Partailah yang menjadi saluran politik dan aspirasi masyarakat,” imbuhnya.
Koko menambahkan, Partai politik diharapkan tidak menjadi panggung sewaan bagi kandidat yang mengandalkan popularitas dan berduit. “Sementara ide dan gagasannya nol,” pungkasnya.**
