LINGKARPENA.ID | Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali menegaskan tekadnya untuk memperkuat tata kelola perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) Tahap VII Tahun 2025 bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Kegiatan penandatanganan yang berlangsung di Aula Pendopo Sukabumi pada Rabu (15/10/2025) tersebut diwakili oleh Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, atas nama Bupati Sukabumi. Acara ini turut diikuti oleh 109 pemerintah daerah lainnya secara hybrid, menandai komitmen bersama dalam memperkuat sinergi fiskal antara pusat dan daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sukabumi, Ir. Toha Wildan Athoilah, MT, menilai langkah ini sebagai strategi penting untuk memperkuat basis data perencanaan pembangunan yang bersumber dari informasi perpajakan.
Menurutnya, keberhasilan pemungutan pajak tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari sejauh mana data pajak dapat menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang berkeadilan.
“Kolaborasi ini menjadi wujud nyata upaya kami dalam memastikan bahwa data dan kebijakan berjalan seirama. Dengan sinergi yang kuat, perencanaan pembangunan akan lebih terarah, efisien dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan,” ungkap Toha Wildan.
Ia menambahkan, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah melalui PKS OP4D akan membuka ruang integrasi data yang lebih solid, memperkuat efisiensi kebijakan fiskal, serta mendukung lahirnya sistem perencanaan pembangunan yang responsif terhadap dinamika sosial ekonomi daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Inspektur Kabupaten Sukabumi, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Keuangan, Kepala Bapenda, Plt. Kepala BPKAD, Kepala Diskominfosan, Kabag Hukum, serta Kabag Kerjasama.
Dengan terjalinnya PKS Tahap VII Tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi optimistis dapat mewujudkan sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah secara menyeluruh.
