Pemuda Muhammadiyah dan FORMULA Kompak Kritik Pemkot Sukabumi, Ingatkan Ancaman Kerukunan Umat “Sholat id ditolak, Dangdut dapat Panggung”
LINGKARPENA.ID | Kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi terkait penggunaan Lapang Merdeka untuk pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1447 H menuai gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya dari Pemuda Muhammadiyah, sorotan juga datang dari Forum Pemuda Lintas Agama (FORMULA) Kota Sukabumi.
Sebelumnya, ajuan penggunaan Lapang Merdeka oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PD Muhammadiyah) Kota Sukabumi tidak mendapat persetujuan, dengan alasan menunggu penetapan resmi pemerintah pusat. Keputusan ini dinilai memicu polemik dan rasa ketidakadilan.
Ketua Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Sukabumi, Ismail Hendra, menyebut, penolakan tersebut sebagai bentuk pembatasan hak umat muslim untuk beribadah.
“Ini bukan sekadar penolakan administratif. Ini menyangkut hak dasar umat. Ketika ajuan resmi ditolak, sementara kegiatan lain justru difasilitasi, publik berhak mempertanyakan keadilan kebijakan ini,” tegasnya, Kamis (18/3/2026).
Ia juga menyoroti adanya ketimpangan dalam pemberian izin penggunaan Lapang Merdeka.
“Kami melihat adanya standar ganda. Sholat Id dipersulit, sementara hiburan seperti konser dangdut justru sering diberi ruang bahkan didorong. Ini melukai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam pengelolaan fasilitas publik, di mana kegiatan keagamaan justru tidak mendapatkan prioritas yang semestinya.
Sementara itu, kritik serupa juga disampaikan Ketua FORMULA Kota Sukabumi, Sutardi, AP, yang menyayangkan sikap Pemerintah Kota dalam merespons permohonan tersebut.
“Pemerintah seharusnya hadir sebagai pengayom semua golongan. Jawaban yang ada saat ini justru berpotensi menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat,” kata Sutardi.
Sebagai forum lintas agama, FORMULA menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada satu kelompok, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial secara lebih luas.
“Jika tidak disikapi dengan bijak, ini bisa menurunkan harmonisasi kerukunan umat beragama yang selama ini sudah terjaga di Kota Sukabumi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan Wali Kota Sukabumi agar mempertimbangkan dampak sosial dalam setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.
Baik Pemuda Muhammadiyah maupun FORMULA sepakat bahwa Lapang Merdeka sebagai fasilitas publik harus dikelola secara adil, inklusif, dan tidak diskriminatif.
Pemuda Muhammadiyah bahkan menyatakan kesiapan untuk menempuh langkah konstitusional jika kebijakan tersebut tidak ditinjau ulang. Di sisi lain, FORMULA mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat guna mencari solusi yang adil dan menjaga persatuan.
Polemik ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga keseimbangan antara regulasi, keadilan dan harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat.
