Musim Kemarau Mulai Tekan Pertanian Sukabumi, BPBD Catat Sawah Kekurangan Pasokan Air

BPBD Kab Sukabumi saat menyalurkan bantuan air bersih di wilayah Kecamatan Cibadak, Jumat (10/7).[foto: bpbd]

LINGKARPRNA.ID | Kabupaten Sukabumi mulai merasakan dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Berkurangnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan debit air di sejumlah sungai menurun, sehingga pasokan irigasi ke lahan pertanian ikut berkurang.

 

Manager Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, mengatakan laporan yang diterima pihaknya sejauh ini menunjukkan dampak kekeringan lebih banyak dirasakan oleh area persawahan dan lahan pertanian dibanding permukiman warga.

 

Baca juga:  70 Desa Siap Gelar Pilkades Serentak Tahun 2022, Ini Arahan Wabup Sukabumi

“Saat ini yang mulai terdampak mayoritas adalah lahan pertanian karena debit air sungai menurun sehingga suplai untuk irigasi berkurang,” ujar Daeng, Jumat (10/7/2026).

 

Meski demikian, BPBD belum merilis rincian mengenai lokasi maupun luas lahan yang terdampak. Pendataan teknis masih dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi sebagai instansi yang berwenang menangani sektor tersebut.

 

“Untuk data detail terkait titik lokasi dan luasan lahan yang mengalami kekeringan, itu berada di dinas teknis. Kami terus berkoordinasi untuk memantau perkembangannya,” jelasnya.

Baca juga:  Siswa SMPN 1 Ciracap Sulap Limbah Kulit Buah Jadi Pupuk dan Irigasi Tanpa Listrik, PLT Camat: Layak Dicontoh Sekolah Lain

 

Daeng menambahkan, kondisi kemarau di Sukabumi telah berlangsung lebih dari satu bulan. Namun hingga kini, dampaknya terhadap kebutuhan air bersih masyarakat masih tergolong terbatas.

 

Menurutnya, BPBD baru menerima satu laporan terkait kesulitan air bersih dari wilayah Kecamatan Cibadak. Sebagai tindak lanjut, bantuan air bersih telah disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

 

“Laporan krisis air bersih baru kami terima dari Kecamatan Cibadak dan sudah ditangani dengan distribusi air bersih ,” katanya.

Baca juga:  Musim Kemarau, Adu Layangan Jadi Trend Masyarakat Pajampangan Raup Ekonomi

 

Hingga pertengahan Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga belum menetapkan status siaga darurat kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla). BPBD memilih terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

 

“Kami masih memonitor perkembangan di seluruh wilayah untuk melihat sejauh mana dampak musim kemarau tahun ini,” pungkas Daeng.

Pos terkait