LINGKARPENA.ID | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pada tahun anggaran 2026 ini, pemerintah daerah menargetkan penanganan sebanyak 371 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang tersebar di berbagai wilayah.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, alur pengajuan dan pengelolaan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kini diintegrasikan secara digital melalui sistem e-Office. Langkah modernisasi ini diambil untuk mempercepat proses verifikasi data serta meminimalisir potensi kendala administratif di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, program bantuan stimulan perbaikan rumah ini dibagi ke dalam dua tahap utama. Tahap pertama difokuskan pada penyusunan proposal pencairan dana, sementara tahap kedua masih berjalan melalui proses verifikasi lapangan yang ketat oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
Terkait alokasi bantuan sosial ini, setiap penerima manfaat dipastikan akan menerima total dana stimulan sebesar Rp20 juta per unit rumah.
“Setiap penerima manfaat memperoleh alokasi anggaran Rp20 juta. Anggaran itu terdiri atas Rp17,5 juta untuk bahan bangunan, Rp2 juta untuk upah kerja, dan Rp500 ribu untuk biaya administrasi,” ungkap Ajat Zatnika selaku Koordinator Fasilitator Perbaikan Rutilahu Kabupaten Sukabumi, Jumat (4/9/2026).
Melalui sistem digital e-Office dan pengawalan ketat para fasilitator, Disperkim Kabupaten Sukabumi berharap distribusi bantuan sosial ini dapat terserap secara optimal, tepat sasaran, serta mampu mendongkrak taraf kesehatan dan keselamatan hunian masyarakat kurang mampu secara berkelanjutan.(adv).
