Lingkarpena.id, Sukabumi – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sukabumi membacakan pernyataan sikap dan tuntutannya di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Senin (05/07/2021).
Sekitar 10 orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sukabumi, menyampaikan 6 poin pernyataan sikap, serta memasang spanduk di depan Gedung DPRD yang salah satunya bertuliskan Sukabumi Menggugat.
| Baca juga: |
| Protes Pembangunan Pasar Pelita yang Mangkrak, Peserta Aksi Menggunakan Baju Tidur |
Tuntutan serta pernyataan sikap tersebut diantaranya, Aliansi BEM Sukabumi mendukung seluruh perjuangan mahasiswa yang turun ke jalan di seluruh Indonesia dalam aksi penolakan pelemahan KPK, menolak pemecatan 75 orang pegawai KPK yang berintegritas, menuntut pertanggung jawaban DPRD Kota Sukabumi atas surat penolakan terhadap revisi undang-undang (UU) KPK tahun 2019 lalu sedangkan KPK telah nyata dimatikan oleh revisi UU tersebut.
Sementara itu perwakilan Aliansi BEM Sukabumi Alpi Hadi Saputra mengatakan kepada lingkarpena.id, aksi ini terkait menolak pelemahan KPK, melalui Test Wawasan Kebangsaan (TWK) serta berbagai cara pelemahan lain terutama melaui legislasi yaitu UU no 19 tahun 2019.
“Dalam aksi kali ini kami mengutamakan protokol kesehatan dengan tidak mengerahkan massa yang banyak hanya perwakilan dari 5 kampus,” ujarnya.
| Baca juga: |
| GMNI: Dirut PDAM Tidak Mengerti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 |
Alpi menambahkan karena hari ini sedang PPKM Darurat dan memahami hal itu kami bersinergi dengan aparat keamanan, tidak mengerahkan banyak masa guna menghindari kerumunan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lapangan.
“Kami tetap bersuara dengan tetap menjaga keselamatan masyarakat, dengan tidak berkerumun” ujar Alpi.
Reporter: Eka Lesmana
Redaktur: Dharmawan Hadi
