LINGKARPENA.ID | Bupati Sukabumi, H Asep Japar didampingi Sekretaris Daerah serta unsur Forkopimda mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara virtual dari Command Center, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (29/4/2025).
Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam perumusan kebijakan yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi menyatakan dukungannya terhadap arah kebijakan yang disampaikan dalam rapat bersama DPR RI. Menurutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi siap menjalankan setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kami sepakat dengan berbagai hal yang disampaikan dalam rapat ini. Pemerintah daerah tentu akan mendukung dan melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa berbagai keputusan penting, termasuk efisiensi anggaran, akan merujuk pada arahan dan keputusan gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
“Mudah-mudahan berbagai keluhan dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat tersampaikan secara lebih rinci dalam rapat lanjutan mendatang,” singkatnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H Ade Suryaman, menjelaskan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut, yaitu pengelolaan dana transfer dari pusat ke daerah, optimalisasi peran BUMD dan BLUD, serta pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.
“Isu-isu ini menjadi perhatian nasional dan akan dikomandoi langsung oleh masing-masing gubernur,” jelasnya.
