LINGKARPENA.ID I Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Andi Nugroho, buka suara menyoal aksi unjuk rasa ratusan massa tuntut ruas jalan provinsi di wilayah Pajampangan segera diperbaiki.
Hal tersebut disampaikan Andi Nugroho seusai melakukan audensi bersama perwakilan massa aksi Poskab Sapujagat di kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, jalan bhayangkara Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Senin (2/10/2023).
“Iya, perbaikan ruas Jalan Pajampangan dari mulai Jampang Tengah hingga Kiara II itu sudah menjadi program prioritas di tahun 2024 sampai 2025, dengan panjang kurang lebih 11 kilometer,” kata Andi Nugroho kepada Lingkarpena.id.
Perbaikan jalan itu lanjut dia, kalau UPTD PJWP II itu sudah menjadi program prioritas di tahun 2024 sampai 2025.
Disinggung wartawan soal puluhan tahun jalan tersebut tak kunjung diperbaiki, Andi menyebut, selama ini pihaknya sudah melakukan pengerjaan yang rutin, namun untuk penuntasan pekerjaannya di tahun 2024 sampai 2025.
“Kalau tahun sebelumnya itu dengan pemeliharaan rutin. Nah kalau yang di 2024 sampai 2025 ini kita akan melaksanakan rekontruksi jalan tersebut,” ungkapnya.
Andi mengaku pihaknya terkendala untuk melakukan perbaikan jalan itu karena keterbatasan anggaran, sehingga harus dilakukan rekontruksi jalan, dan tidak bisa dilakukan dengan hanya penanganan berkala.
“Kendalanya itu karena memang sudah habis masa pelayanannya. Selama ini pemeliharaan sudah dilaksanakan setiap hari rutin, tapi kondisi jalan yang begitu rusak dan masa pelayanannya juga habis,” bebernya.
Tak hanya itu tambah dia, anggaran untuk pemeliharaan ruas jalan tersebut sebesar Rp 25 juta per tahun. Namun demikian, pihaknya akan tetap untuk memprioritaskan perbaikan dan menuntaskan Jalan Pajampangan di 2024 sampai 2025.
“Kita kemarin mendapat anggaran memang masih sedikit, tadi saya sampaikan kita akan tuntaskan di tahun 2024 sampai 2025. Kalau untuk anggarannya belum, karena masih dibahas,” pungkasnya.