LINGKARPENA.ID | Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi menempatkan penguatan dan perbaikan jaringan irigasi sebagai salah satu program strategis tahun ini. Dari total luas lahan irigasi sekitar 17.461 hektare, baru sekitar 54 hingga 55 persen yang dinilai berfungsi maksimal untuk mendukung kebutuhan air pertanian.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, menjelaskan bahwa kondisi tersebut masih menjadi tantangan besar dalam menjaga produktivitas pertanian di berbagai wilayah. Ia menegaskan, keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat perbaikan tidak bisa dilakukan secara serentak.
“Kami terus melakukan pemetaan untuk mengetahui titik-titik irigasi yang membutuhkan perbaikan mendesak. Fokus utama kami adalah saluran yang langsung memengaruhi pengairan sawah dan mendukung ketahanan pangan,” kata Uus, Senin (10/11/2025).
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah juga telah mengajukan sejumlah usulan ke pemerintah provinsi dan pusat agar mendapatkan tambahan alokasi pendanaan. Upaya ini penting karena beban pembiayaan dari APBD kabupaten masih belum mampu menutupi seluruh kebutuhan perbaikan jaringan air.
“Kami berharap ada sinergi pendanaan dari berbagai pihak. Dukungan provinsi dan kementerian sangat dibutuhkan agar proses rehabilitasi berjalan lebih cepat dan merata,” ujarnya.
Dari hasil pendataan Dinas PU, daerah yang mengalami keterbatasan fungsi irigasi umumnya berada di kawasan dengan topografi curam dan tingkat sedimentasi tinggi. Selain itu, faktor alam seperti cuaca ekstrem serta usia konstruksi yang sudah lama turut memperburuk kondisi saluran air.
Langkah-langkah pembenahan tidak hanya mencakup pembangunan fisik. Dinas PU juga menggencarkan pemantauan rutin bersama aparat kecamatan dan pemerintah desa untuk memperbarui data kondisi irigasi. Pendataan ini diharapkan mempercepat penanganan jika ditemukan kebocoran atau penyempitan aliran air.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi menilai, optimalisasi sistem irigasi merupakan kunci dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang. Dengan aliran air yang stabil dan terkelola dengan baik, para petani dapat melakukan pola tanam yang berkelanjutan tanpa ketergantungan tinggi terhadap hujan, terutama di wilayah yang tergolong tadah hujan.
Uus menegaskan, pembangunan infrastruktur air bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk mendukung kesejahteraan petani dan memperkuat fondasi ketahanan pangan daerah.
