Ketua DPC Sarbumusi NU Sukabumi Menyoroti Sejumlah Permasalahan Hak Tenaga Kerja di Perusahaan, Termasuk Bacalon Bupati

FOTO: Ketua Dewan Pengurus Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (DPC Sarbumusi NU) Kabupaten Sukabumi Usman Abdul Fakih. Menurut Usman dalam suatu acara.| Istimewa

LINGKARPENA.ID | Dari beberapa orang yang sudah menunjukan keinginannya untuk maju menjadi Bupati Sukabumi, belum satupun Bakal Calon Bupati yang membahas terkait persoalan tenaga kerja atau buruh di sukabumi. Padahal, saat ini begitu banyak persoalan buruh yang sudah semestinya diperhatikan dengan serius.

Hal tersebut dikatakan ketua Dewan Pengurus Cabang Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (DPC Sarbumusi NU) Kabupaten Sukabumi Usman Abdul Fakih. Menurut Usman, persoalan buruh di Kabupaten Sukabumi sejauh ini tidak ditangani serius oleh Pemerintah Daerah, maupun dinas terkait.

Persoalan mulai dari masuk kerja harus memakai uang dengan jumlah yang fantastis, kuota tenaga kerja yang kurang lebih 80 persen di Sukabumi di dominasi oleh kaum hawa. Sementara fasilitas ibadah yang dimiliki oleh perusahaan besar juga sangat minim. Bahkan sampai Jaminan Sosial yang masih belum didapat oleh sebagian besar buruh.

Baca juga:  Kades Girijaya, Antar Anggota Linmas Lepas Masa Lajang

“Persoalan seperti ini seolah sudah menjadi biasa dilakukan di Kabupaten Sukabumi. Orang melamar kerja harus membayar (pake uang) kepada oknum tertentu agar diterima diperusahaan terebut, kan aneh!,” tegas Usman kepada awak media.

“Apalagi dengan angka yang fantastis, itu sangat merugikan calon tenaga kerja. Sebetulnya dengan cara begitu pengusaha atau pihak perusahaan juga nantinya akan dirugikan. Iya karena bisa jadi tenagakerja yang masuk dengan cara membayar itu tidak kompeten,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut usman, dampak dari jumlah tenagakerja yang di dominasi oleh kaum hawa ini akan membawa dampak secara psikologis kepada kaum pria. Karenanya jadi banyak pria menganggur ketimbang wanita.

Dampak dari kebanyakan wanita yang bekerja sementara pria mengurus anak di rumah, ini bukan saja pria yang psikologisnya terganggu namun berakibat pada perkembangan anak buruh itu sendiri.

Baca juga:  Paritrana Award 2021 di Bandung, Pemkab Sukabumi Raih Penghargaan Ini!

“Secara psikologis anak yang sering ditinggal kerja atau kurang kasih sayang cenderung psikologisnya terganggu. Yang kami khawatirkan kedepan, anak tersebut akan cenderung brutal atau nakal bahkan bisa ke arah pergaulan bebas. Sosok Ibu itu kan, pembina dalam rumah tangga,” jelas Usman.

“Nah, disini Pemerintah Daerah seharusnya jangan tunduk pada perusahaan soal kuota tenagakerja. Ya seolah perusahaan padat karya hanya bisa dikerjakan oleh kaum hawa saja. Kenapa tidak buat aturan yang bagus jika kaum Pria dianggap riskan jika dipekerjakan di perusahaan,” sambung Ketua DPC Sarbumisi NU ini.

Lanjut Usman, ditambah lagi jika ditelisik fasilitas ibadah yang dimiliki di sejumlah perusahaan besar yang memiliki jumlah buruh lebih dari dua ribu orang masih terlihat sangat minim.

Baca juga:  Dongkarak Hasil Pertanian dan Pariwisata, DPU Bangun Jalan Lingkar Utara Sukabumi

“Coba bayangkan, istirahat karyawan itu hanya satu jam, jika mau melaksanakan sholat dzuhur dengan jumlah karyawan yang banyak, waktu akan tersita habis. Belum lagi mereka makan siang. Dengan begitu, sama saja pihak perusahaan itu tidak memberikan waktu untuk ibadah para buruh,” tambahnya.

Dan baru baru ini kasus yang terakhir kali di jampang tengah membuka mata kita.Tternyata masih ada pekerja di perusahana yang tidak mendapatkan jaminan sosial. Bisa saja kasus seperti itu masih banyak di perusahaan lain yang ada di Kabupaten Sukabumi, hanya saja belum terpantau oleh media.

“Mestinya, hal-hal yang penting seperti itu bisa di monitoring oleh pimpinan daerah melaui instansi terkait. Dan saya harap Bupati yang akan memimpin Sukabumi mendatang bisa memberikan solusi untuk persoalan-persolaan tersebut,” tutupnya.

Pos terkait