Komisi IV Sebut RSUD Sagaranten Harus Jadi Prioritas, Ini Alasannya

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi Gerindra, Hera Iskandar sebutkan RSUD Sagaranten harus menjadi prioritas karena posisinya.| Foto: Istimewa

LINGKARPENA.ID | Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi dari Fraksi-Grrakan Indonesia Raya (Gerindra) dukung penuh RSUD Sagaranten pada gelaran rapat kerja dengan mitra kerja yang digelar di kopleks Dinas Pendidikan, Kecamatan Cikembar, Kamis 7 Juli 2022.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPRD tersebut turut hadiri Kepala Dinas Kesehatan, tiga Kepala Rumah Sakait dan semua Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Baca juga:  IKWI Jawa Barat Gelar Raker di Karawang

Rapat kerja sendiri merupakan sebagai bentuk pelaporan tentang tranparansi pertanggungjawaban Pelaksanaan Angaran Pembelanjaan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 untuk dievaluasi bersama menuju penganggaran yang akan datang pada 2023 nanti.

“Rapat kerja ini sebagai bentu evaluasi dan pertanggungjawaban pengguna anggaran tahun 2021. Sebagai mana pada bidang saya, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan PKM merupakan sebagai pengguna anggaran APBD,” terang Hera kepada Lingkarpena.id.

Baca juga:  PLH Sekda Buka Rakerda PPNI Kabupaten Sukabumi

Dalam kesempatan itu Hera menjelaskan, menggambarkan ada salah satu rumah sakit yang menjadi prioritas dukungan. Dikatakan dia, Rumah Sakit Sagaranten harus didukung full karena itu merupakan salah satu rumah sakit yang posisinya berada wilayah pakidulan (Selatan) Sukabumi.

“Jadi poisi rumah sakit ini berada pada tengah-tengah pusat kota Sagaranten, sehingga kami Komisi IV mendukung penuh, bahkan bukan hanya rumah sakit Sagaranten saja sih, tentunya semua rumah sakit pasti kita dukung,” ungkapnya.

Baca juga:  Wisatawan Asal Bogor Terseret Ombak Pantai Karanghawu

Hera menambahkan, selain persoalan kesehatan kita tentunya sebagai bentuk mendukung Visi-Misi Bupati Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan daya saing.

“Jadi daya saing ini harusnya dimasing-masing Organisasi Prangkat Daerah (OPD) jika harus diterjemahkan,” pungkasnya.

Pos terkait