LINGKARPENA.ID | Isu pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi kembali mencuat ke permukaan setelah Bupati Sukabumi Asep Japar menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menghadiri pelantikan dan deklarasi Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Pajampangan (PKPP) yang digelar di kawasan Pantai Cibuaya, Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Jumat (19/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Asep Japar menilai luasnya bentang wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Dengan wilayah mencapai lebih dari 4.100 kilometer persegi dan menaungi 47 kecamatan, efektivitas pelayanan publik hingga penanganan persoalan daerah dinilai membutuhkan struktur pemerintahan yang lebih proporsional.
Ia menegaskan, pemisahan wilayah Sukabumi bagian utara dan selatan bukan sekadar wacana lama, melainkan kebutuhan nyata yang harus segera direalisasikan ketika kebijakan moratorium DOB dicabut oleh Pemerintah Pusat. Bahkan, Asep Japar menekankan kesiapan pemerintah daerah untuk bergerak cepat apabila peluang tersebut terbuka.
” Saya sangat mendukung pemekaran Utara dan Selatan, sekali lagi saya sanggat mendukung, bila perlu besok saja saya siap, ” ujarnya.
Menguatnya kembali dorongan pemekaran juga dipicu oleh berbagai persoalan yang kerap terjadi di wilayah selatan, terutama tingginya potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan. Selain itu, maraknya aktivitas pertambangan ilegal menjadi sorotan serius yang membutuhkan penanganan terstruktur dan berkelanjutan. Untuk itu, Bupati mengaku telah menginstruksikan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Tata Ruang, agar segera melakukan penataan serta langkah pemulihan di wilayah terdampak.
Dukungan terhadap pemekaran tidak hanya datang dari pemerintah daerah. Sejumlah tokoh masyarakat Pajampangan turut menyuarakan aspirasi serupa. Ketua Jampang Tandang Makalangan (JTM), Hendra Permana, menilai pernyataan Bupati sebagai sinyal kuat bahwa aspirasi masyarakat selatan mulai mendapat tempat strategis dalam kebijakan daerah. Ia berharap langkah ini mampu mendorong percepatan pemekaran demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga.
Senada dengan itu, Ketua Umum Yayasan Forum Silaturahmi Barisan Benteng Pajampangan (YFSBBP), H. Isep Dadang Sukmana, juga menyatakan dukungannya. Menurutnya, pemekaran wilayah selatan Sukabumi merupakan cita-cita lama masyarakat yang bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintahan serta membuka peluang pembangunan yang lebih adil dan terarah.
Ia menegaskan, selama proses pemekaran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, YFSBBP siap mengawal dan mendukung langkah-langkah strategis pemerintah daerah agar aspirasi masyarakat Pajampangan dan Sukabumi selatan dapat terwujud secara bermartabat dan berkelanjutan.
