LINGKARPENA.ID | Audiensi antara Forum Pemuda Palabuhanratu ( FPP) bersama Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi berakhir dengan walk out, Senin (27/03/2023).
Berawal dari kedatangan FPP yang diterima langsung Ketua Komisi II DPRD Deni Gunawan, menyoal dugaan adanya pencemaran lingkungan yang d lakukan oleh pihak PLTU Indonesia Power Jawa Barat II yang berlangsung di Ruangan Bamus Gedung DPRD Pelabuhanratu.
Di tengah audiensi FPP yang diketuai Friady Mahyuzar, melakukan aksi walk out saat audensi berlangsung karena alasan kecewa. Pasalnya kekecewaan itu berawal karena General Manager GM PLTU Jabar II sebagai pemangku tertinggi tidak hadir.
“Kami memutuskan untuk walk out karena penanggungjawab tertinggi disini yaitu General Manager itu tidak hadir. Itu sikap yang tidak gentlemen dan tidak humanis. GM ini diduga juga banyak melakukan penyalahgunaan wewenang dan kebijakan seperti/ misal adanya koperasi pegawai. Dengan adanya koperasi pegawai di PLTU ada dugaan monopoli luar biasa dan hal lainnya,” tukas Friady.
Selain itu, ia mengatakan aksi walk out akan disusul dengan aksi unjuk rasa besar-besaran dalam waktu dekat ini.
“Ya aksi besar akan kami persiapkan sesegera mungkin. In syaa Allah akan dihadiri oleh 3 ribu massa. Kami gak ada lagi audiensi tapi aksi. Akan kami diskusikan dulu dengan tokoh masyarakat, tokoh OKP, Ormas dan unsur-unsur terkait lainnya yang terdampak. Pak Eric Thohir sendiri menegaskan anak perusahaan BUMN ini harus dipangkas. Jadi langkah kebijakan GM tersebut tidak memperhatikan himbauan menteri,” tegasnya lagi.
FriadY menambahkan, saat dia menanyakan pada pihak PLTU yang hadir terkait keberadaan GM PLTU itu ada yang jawab bahwa GM itu sedang On The way.
“Saya tanya, Otw darimana? Dijawab Otw dari Medan. Itu salah satu hal yang mengecewakan kami dan merasa seolah dipermainkan,” tandasnya.
Ketua FPP juga menegaskan, sekali lagi tuntutannya yang utama saat ini adalah “Menuntut GM PLTU Mundur!”.
“Jika tidak, kami juga akan lakukan audiensi dengan Kementrian BUMN dan aksi massa terdampak !,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Deni Gunawan mengatakan, menurut informasi dari beberapa sumber yang sudah diserap termasuk dari pihak PLTU itu sendiri.
“Memang perlu adanya beberapa perbaikan, sehingga kalau pun ada pencemaran itu perlu diminimalisir. Tetapi tidak bisa dihindari lagi tadi pihak perusahaan berbicara seperti itu,” ucap Deni.
Deni juga menambahkan, perlu diadakan audiensi yang ke 2 dan harus dihadiri oleh semua pihak supaya permasalahannya jelas dan dapat secepatnya di selesaikan.
Pihaknya pun dari Komisi II minggu depan akan meng agendakan sidak langsung kelapangan atau cross check langsung sambil menunggu hasil pengecekan pencemaran udaranya dari lokasi terkait.
”Cross check lapangan perlu, karena ada beberapa permasalahan yang bisa diterima bay data dan ada yang harus di check langsung di lapangan. Makanya kami dan kawan-kawan dari komisi II akan mengagendakan turun langsung ke lapangan minggu depan,” tandasnya.
Terpantau hadir dalam audiensi, unsur DLHK , Kepala Puskesmas Palabuanratu, Forum Pemuda Palabuan (FPP) perwakilan dari ormas dan LSM. salah satunya HSNI (Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia) serta perwakilan dari Pihak PLTU itu sendiri.
