Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilu 2024 Tingkat Kota Sukabumi Sempat Memanas, Ini Penyebabnya

Situasi saat rapat pleno terbuka rekapitulasi Pemilihan Umum 2024 di Kota Sukabumi.| Foto: Azis Ramdhani

LINGKARPENA.ID | Gelaran Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum (Pemilu) tingkat Kota Sukabumi mulai berjalan pada Senin 4 Maret 2024. Rapat pleno yang berlangsung di salah satu hotel Jalan Salabintana, Kecamatan Sukabumi, sempat memanas dan adu mulut.

Kegaduhan berawal adanya perwakilan dari peserta pemilu Partai Politik (Parpol) tiba-tiba menerobos masuk keruangan yang saat itu tengah berlangsung rapat pleno terbuka. Situasi dalam ruangan pun sontak berubah dan para panitia pemilihan kecamatan (PPK) melakukan walk out keluar ruangan.

Baca juga:  Dirasa Paling Layak Menjadi Pemimpin, Ratusan Warga Kota Sukabumi Deklarasi Dukungan Ganjar-Mahfud

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Aprianto Wijaya mengatakan, pihaknya merasa tersinggung dengan adanya kawan-kawan dari PPK yang melakukan walk out tersebut.

“Kenapa harus melakukan walk out? Kami itu hanya meminta penjelasan soal data dari beberapa kelurahan. Karena kami menduga ada perbedaan dengan data yang dimiliki oleh tim kami,” kata Aprianto kepada Lingkarpena.id.

Baca juga:  Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Sosialisasikan Raperda Linmas di Kecamatan Tegalbuleud

Lanjut Politikus besutan Megawati Soekarno Putri ini, atas sikap tersebut mereka merasa dilecehkan. Padahal pihaknya hanya meminta beberapa kelurahan yang mereka duga ada yang berbeda dengan catatan data tim internalnya.

“Lantaran para PPK walk out, kami dan sejumlah parpol pun merasa tersinggung. Jadi dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kota Sukabumi ini kami merasa tidak dihargai oleh para PPK,” bebernya.

Baca juga:  Golkar Pimpin Perolehan Kursi Terbanyak Sementara di Pileg Kabupaten Sukabumi 

“Lalu untuk apa rapat pleno terbuka rekapitulasi ini dilanjutkan, tapi tidak ada PPK-nya. Siapa yang bisa menjelaskan kejadian-kejadian yang ada di setiap tingkat kecamatan terdapat kesalahan,” pungkasnya.

Pos terkait