LINGKARPENA.ID | Pemerintah Desa (Pemdes) Caringinnunggal bersama Badan Permusyawarahan Desa (BPD) menggelar diskusi. Pertemuan digelar sekaligus klarifikasi terkait isu yang beredar soal adanya kabar ketidak harmonisan keduanya.
Diskusi dan klarifikasi tersebut berlangsung di Desa Caringinnunggal Kecamatan Waluran pada Kamis, 3 Oktober 2024.
Forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD Desa Caringinnungal dan sejumlah anggota BPD.
Dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Caringinnunggal H Neji Jaenudin membantah keras soal isu ketidak harmonisan antara Pemerintah desa dengan pihak BPD.
“Adanya pemberitaan Pemdes tidak harmonis dengan BPD, jelas itu tidak benar. Hari ini saya selaku kepala desa dan perangkat, juga dengan BPD baik baik saja, tidak ada masalah,” tegas Kepala Desa Caringinnunggal, H. Neji Jaenudin.
Sambung dia, tidak mungkin setiap kegiatan yang ada terlaksana kalau Pemdes dengan BPD nya tidak bersinergis. “Kalau Pemdes dengan BPD tidak bersinergis jelas semua kegiatan tak’kan terlaksana. Kami baik baik saja, kami harmonis,” jelasnya.
Dijelaskan Neji, setiap ada kegiatan, setiap tahunnya, misalnya Musdes selalu dilaksanakan bersama antara Pemdes dan BPD, dan semua tahapan ditempuh bersama, dan dilakukan secara transfaransi.
“Tidak ada yang saya tutup tutupi. Dan untuk kegiatan yang berkaitan dengan anggaran pemerintah desa selalu membahasnya bersama sama. Pola keterbukaan kami lakukan,” tegas Neji.
Sementara Ketua BPD Desa Caringinnunggal, Kecamatan Waluran, Yeni, menegaskan terkait adanya issu miring tidak harmonisnya BPD dengan Pemdes ia menampik dan menyatakan itu tidak benar.
“Saya selaku ketua BPD selama ini tidak ada masalah dengan pemdes. Kami selama ini baik bail saja, nyaman dan kondusif. Bahkan setiap kegiatan Musdus maupun Musrembangdes kami selalu dilibatkan,” papar Yeni kepada awak media.
Yeni menjelaskan, adanya pemberitaan bahwa antara BPD dan Pemerintah Desa tidak harmonis itu tidak benar. Adapun terkait sejumlah program yang ada di Desa Caringinnunggal pihaknya selalu dilibatkan.
“Dalam setiap kegiatan maupun perogram kegiatan kami (BPD) selalu dilibatkan. Soal jawaban tidak tahu, bukan tidak tahu soal program. Tapi pertanyaannya lebih ke arah rincian anggaran. Ya soal rincian dan volume itu bukan wewenang BPD yang menjawab,” tegasnya.
“Jika rincian anggaran dan vokume itu kan kewenangannya ada di TPK, mereka yang menjalankan kegiatan. Jika kami BPD fungsinya mengawasi setiap kegiatan. Maka saya jawab tidak tahu,” tandasnya.
