LINGKARPENA.ID | DPRD Kota Sukabumi menyoroti persoalan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang jumlahnya masih ribuan di wilayah setempat. Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Agus Samsul, mengungkapkan ada 3.717 unit Rutilahu tersebar di tujuh kecamatan.
Rinciannya yakni Kecamatan Gunungpuyuh 428 unit, Cikole 744 unit, Warudoyong 672 unit, Citamiang 685 unit, Cibeureum 399 unit, Baros 279 unit, dan Lembursitu 510 unit.
Agus menyebut proyeksi anggaran bantuan Rutilahu pada 2026 sebesar Rp662,5 juta untuk 40 unit rumah. Namun, ia menilai angka itu masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan.
“Kenapa kita dorong agar proyeksi anggaran 2026 dinaikkan 4 kali lipat? Karena jauh sekali dengan data tahun 2025 yang tercatat 3.717 unit, sementara bantuan hanya 40 unit,” kata Agus kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).
Menurut Agus, Pemkot Sukabumi juga perlu memperkuat komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar kuota bantuan Rutilahu lebih banyak. “Kalau hanya mengandalkan anggaran kota, jelas tidak mampu. Makanya harus didorong ke provinsi dan pusat,” ujarnya.
Agus yang juga aktif di Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menekankan urgensi program Rutilahu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyinggung bahwa pada 2020 lalu, Kota Sukabumi pernah mendapatkan bantuan 1.339 unit dari pemerintah kota, provinsi, dan pusat.
“Di 2025 ini kita baru bisa bantu 239 unit; dari anggaran kota 20 unit, provinsi 159 unit, dan pusat 60 unit,” jelasnya.
Agus menambahkan, program besar penanganan Rutilahu sudah masuk dalam KUA-PPAS 2026. “Insyaallah paripurna KUA-PPAS 2026 malam ini. Siang ini pembahasan final antara Badan Anggaran dan TAPD. Nanti akan kita kawal di pembahasan APBD 2026,” pungkasnya.
Reporter : Rizky Apriliana
Editor : Redaksi
