LINGKARPENA.ID | Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah tersebut dilakukan menyusul pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Verifikasi dan Validasi (Verval) Pembangunan Fisik Gerai Pergudangan dan Kelengkapan KDKMP se-Indonesia.
Rakornas yang digelar bersama Kementerian Koperasi Republik Indonesia itu diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman secara daring dari Pendopo Sukabumi, Kamis (20/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Sekda didampingi Staf Ahli Bupati, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Inspektur, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait, di antaranya DKUKM, DPMD, DPU, Disperkim, dan Bagian Administrasi Pembangunan.
Pembahasan Rakornas difokuskan pada percepatan proses verifikasi dan validasi pembangunan gerai, gudang, serta kelengkapan pendukung KDKMP. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap lokasi benar-benar siap sebelum memasuki tahap operasional.
Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi RI, Dr. Ir. Herbert Siagian, M.Sc., menjelaskan, verval merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.
“Verval ini dilakukan untuk memastikan kondisi riil pembangunan di lapangan, termasuk kesesuaian administrasi dan kelengkapan pendukung sebelum gerai dinyatakan siap beroperasi,” ujar Herbert.
Menurutnya, secara nasional terdapat sekitar 37.000 titik pembangunan fisik gerai KDKMP. Seluruh titik tersebut akan melalui proses pemeriksaan oleh tim verifikator di daerah agar kondisi pembangunan dapat dipastikan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Herbert menargetkan gerai yang pembangunan fisiknya telah rampung sepenuhnya dapat segera dimanfaatkan.
“Kami menargetkan pada akhir September atau awal Oktober mendatang, gudang gerai yang pembangunannya sudah mencapai 100 persen dapat beroperasi penuh,” katanya.
Ia menambahkan, pemeriksaan tidak hanya menyangkut bangunan secara fisik. Tim juga akan mencermati dokumen administrasi, ketersediaan peralatan penunjang, hingga menentukan kelayakan masing-masing gerai.
“Fakta kondisi fisik bangunan, dokumen administrasi, peralatan pendukung dan status kelayakan harus benar-benar dipastikan. Dengan begitu, gerai yang dioperasionalkan memang sudah memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Sukabumi akan meningkatkan sinergi antarperangkat daerah. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar proses verval di wilayah Kabupaten Sukabumi berjalan tertib, cepat, dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sekda H. Ade Suryaman menegaskan, kesiapan fisik dan administrasi menjadi bagian penting yang harus diperhatikan sebelum KDKMP memasuki tahap operasional.
“Yang terpenting seluruh perangkat daerah terkait dapat bergerak bersama, sehingga kesiapan gerai, gudang maupun administrasinya dapat terverifikasi dengan baik,” ujar Ade.
Hasil verval nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan kesiapan sarana dan prasarana KDKMP. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
