Ketua Parade Nusantara Kabupaten Sukabumi Sampaikan Orasi di Depan Gedung DPR RI

Ketua DPD Parade Nusantara Kabupaten Sukabumi, Jaro Aung saat melakukan Orasi di depan Gedung DPR RI mendesak revisi Undang-undang nomor 6 Tahun 2014.| Foto: Istimewa

LINGKARPENA.ID | Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, bersama dengan delapan organisasi desa di seluruh Indonesia, kembali menggelar aksi jilid II pada Selasa, 5 Desember 2023. Orasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI itu kembali pecah.

Ribuan kepala desa dari sejumlah penjuru tanah air tumpah tersebut, mendesak revisi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Diketahui pada aksi desakan revisi undang-undang tentang desa ini sebelumnya dilakukan oleh para kepala desa pada bulan Januari tahun 2023 lalu. Namun, karena belum adanya tanggapan dari anggota DPR RI, maka aksi kedua pun dilanjutkan pada hari Selasa kemarin.

Pada aksi tersebut Ketua DPD Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Kabupaten Sukabumi Jaro Aung sapaan akrabnya, turut memberikan orasi di depan gedung DPR RI. Dalam orasinya jaro Aung ini menyampaikan beberapa tuntutan terkait dengan revisi undang-undang desa.

Baca juga:  Gus Halim: Membangun Desa itu Harus Berkelanjutan, Sangat Detail tapi Tidak Rumit

“Hari ini kami para kepala desa hadir mendesak anggota DPR RI untuk segera merevisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” pekik Jaro Aung dalam orasinya.

“Perlu kami sampaikan, kami memastikan kepala desa bersatu. Kami minta DPR RI terketuk dan mengetuk Palu Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 itu segera direvisi secepatnya,” sambungnya.

Sementara itu secara terpisah saat dihubungi wartawan, Ketua DPN Parade Nusantara, Arya J Wardhana mengatakan, aksi kedua para kepala desa dalam menyampaikan aspirasinya atas revisi undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 sudah menunjukkan hasil baik.

“DPR sudah menunjuk wakil wakilnya dan pembahasan sudah didelegasikan dibaliknya. Dan kita diminta untuk membuat kelompok kerja untuk mendampingi, melekat pada pembahasan tersebut,” kata Arya.

Baca juga:  1000 Paket Kurban Dibagikan Ketua DPRD Kota Bekasi di Idul Adha 1442 H

“Dan ini kita kejar terus agar segera di sahkan. Target kita sekitar tanggal 21-22 Desember ini. Dan perkiraan disahkan nya 16 Januari 2024, insyaallah menjelang Pemilu sudah di sahkan,” jelasnya.

Dikatakan Ketua Umum Parade Nusantara, hari ini anggota DPR RI sudah melakukan reses terkait pembahasan revisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang didesak para kepala desa pada aksi kedua ini.

“Pembahasan nanti, ya perwakilan dari organisasi desa harus hadir dan terlibat langsung bersama DPR RI dan pemerintah,” pintanya.

Aksi jilid II kemarin, para kepala desa menyoroti beberapa poin yang diharapkan ada dalam revisi UU tersebut. Salah satu poin yang menjadi tuntutan adalah kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10 persen. Para kepala desa berpendapat bahwa kenaikan APBN ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa.

Baca juga:  Para Duta Besar Bakal Kunjungi Momen Puncak HJKS ke 153 Kab Sukabumi

Selain itu, para kepala desa juga menuntut agar pengelolaan keuangan sepenuhnya diberikan kepada desa. Mereka berargumen bahwa desa sebagai unit pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat serta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan prioritas penggunaan anggaran desa.

Tidak hanya itu, para kepala desa juga menginginkan kenaikan kesejahteraan bagi staf desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mereka berpendapat bahwa perangkat desa dan anggota BPD memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan pengelolaan desa, sehingga perlu diperhatikan kesejahteraan mereka.

Aksi para kepala desa kemudian disambut oleh pimpinan DPR RI Puan Maharani dan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara DPR RI dengan 8 Ketua DPP organisasi desa yang hadir.

Pos terkait