LINGKARPENA.ID | Suasana Aula Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Rabu (22/4/2026), sempat dipenuhi harapan. Perwakilan warga, aktivis, hingga pemangku kepentingan berkumpul dalam satu forum audiensi membahas persoalan klasik yang tak kunjung usai: jalan rusak dan maraknya kendaraan over kapasitas sumbu 3. Namun, harapan itu terasa timpang ketika kursi perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat tampak kosong.
Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (JTM) pun menyayangkan ketidakhadiran instansi yang dinilai memiliki peran penting dalam persoalan tersebut. Ketua Umum JTM, H. Hendra Permana, S.Sos, menegaskan bahwa kehadiran Dinas ESDM sangat krusial, mengingat banyak perusahaan pengguna kendaraan overload berada di bawah kewenangan perizinan provinsi.
“Memang secara komunikasi ada pemberitahuan ketidakhadiran dari Dinas ESDM, tetapi kami atas nama warga Pajampangan sangat berharap mereka hadir. Karena mayoritas perusahaan yang menggunakan kendaraan over kapasitas itu perizinannya dari provinsi,” ujar Hendra.
Ia menilai, absennya Dinas ESDM membuat forum kehilangan salah satu pihak kunci yang seharusnya dapat memberikan solusi konkret, termasuk dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang masih membandel.
“Kami berharap Dinas ESDM bisa memberikan solusi dan kebijakan tegas. Bahkan kalau perlu, ada sanksi bagi perusahaan yang terus menggunakan kendaraan overload sumbu 3,” tegasnya.
Di sudut-sudut ruangan, raut wajah kecewa tak bisa disembunyikan. Sejumlah warga Pajampangan yang hadir mengaku merasa suaranya belum sepenuhnya terwakili. Mereka datang dengan harapan ada titik terang, terutama dari pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap aktivitas perusahaan tambang dan distribusi material.
Bagi warga, jalan bukan sekadar infrastruktur—ia adalah urat nadi kehidupan. Jalan rusak bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada ekonomi, keselamatan, hingga kualitas hidup sehari-hari. Ketika kendaraan bertonase besar melintas tanpa kendali, kerusakan jalan menjadi keniscayaan yang harus mereka tanggung.
Hendra menambahkan, perlindungan terhadap jalan provinsi harus menjadi perhatian serius semua pihak. Tanpa pengawasan yang ketat, jalan yang telah dibangun dengan anggaran besar akan cepat rusak dan berujung pada kerugian keuangan daerah.
“Kalau jalan provinsi tidak dilindungi, tentu akan cepat rusak. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga menyangkut kerugian keuangan daerah,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, JTM berkomitmen untuk menyampaikan hasil audiensi serta respons dari pihak-pihak yang hadir kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi pengingat sekaligus dorongan agar persoalan yang dihadapi masyarakat Pajampangan tidak terus berlarut tanpa solusi nyata.
Di balik forum yang berlangsung serius itu, tersisa satu catatan penting: harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab. Dan di antara kursi-kursi yang terisi, kekosongan satu kursi justru terasa paling mencolok.
