LINGKARPENA.ID | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng mitra kerjanya Komisi IX DPR RI menggelar acara penguatan Fasilitasi Teknis Program Bangga Kencana. Kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat komitmen dan sinergi dalam pembangunan keluarga yang berkualitas serta percepatan penurunan stunting.
Lagu kebangsaan Indonesia Raya mengawali dibukanya acara tersebut dan disusul dengan Mars KB. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari berbagai pihak yang menegaskan pentingnya peran keluarga dalam pembangunan bangsa.
Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Barat, Hj. Yuningsih, M.M., dalam sambutannya menyampaikan laporan kegiatan serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan Program Bangga Kencana.
Anggota Komisi XI DPR RI, Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., M.M., yang hadir mewakili ibu Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A. menegaskan bahwa Bangga Kencana merupakan bentuk transformasi dari program KB yang tidak hanya fokus pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi pada kualitas keluarga.
“Rahim perempuan adalah pusat peradaban. Maka perencanaan keluarga yang baik akan melahirkan generasi unggul,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan-tantangan baru dalam keluarga Indonesia, seperti fenomena childfree dan pasangan yang tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Pusat, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan kelahiran.
Dikatakannya, isu stunting sebagai masalah krusial, mengingat satu dari lima balita di Indonesia mengalami gagal tumbuh akibat kurangnya nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Jawa Barat tercatat sebagai salah satu provinsi dengan penurunan angka stunting tertinggi.
“Pencegahan stunting bukan hanya soal makanan, tetapi juga edukasi, layanan KB, Posyandu, dan gotong royong masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kukuh Dwi Setiawan, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Perwakilan BKKBN Jawa Barat menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan dalam keluarga.
Menurut dja, masalah-masalah seperti pernikahan dini, stunting, dan perceraian masih menjadi tantangan besar di Jawa Barat. “Solusinya adalah memperkuat ketahanan keluarga melalui edukasi dan keterampilan, salah satunya lewat pembentukan kelas Catin (Calon Pengantin),” jelasnya.
Kepala DPPKB, Anhar Hadian, SKM, M.Tr.A.P, turut memaparkan upaya daerah dalam menangani stunting dan memperluas akses pelayanan kontrasepsi. Ia juga menyoroti kendala teknis di lapangan, seperti masih adanya desa atau kelurahan yang enggan menangani kasus stunting di luar wilayah domisili.
Kegiatan ditutup dengan ajakan bersama untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra kerja dalam menciptakan keluarga Indonesia yang berkualitas dan berketahanan di tengah tantangan zaman.
