Dari Daerah Terisolir, Dadang Hermawan Perjuangkan Sekolah dan Akses Pendidikan Warga Cikawung

LINGKARPENA.ID | Kepedulian terhadap dunia pendidikan kembali ditunjukkan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, H. Dadang Hermawan. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI tersebut menyambangi SDN Cikawung di Kampung Cikawung, Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, bersama sejumlah mahasiswa pada pekan lalu.

 

Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi Dadang untuk melihat langsung kondisi sarana pendidikan sekaligus mendengar aspirasi masyarakat di kawasan yang selama ini dikenal memiliki keterbatasan akses.

 

Kedatangan Dadang disambut hangat para tenaga pendidik dan siswa SDN Cikawung. Dari hasil kunjungannya, ia menemukan kondisi bangunan sekolah yang cukup memprihatinkan. Sekolah tersebut hanya memiliki lima ruangan, sementara tiga di antaranya sudah tidak layak digunakan.

 

Kondisi tersebut membuat kegiatan belajar mengajar harus memanfaatkan dua ruangan yang semestinya digunakan sebagai ruang guru.

 

Menurut Dadang, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memberikan perhatian serius agar anak-anak di daerah terpencil tetap mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.

 

“Saya mohon dan saya berharap kepada Bapak Bupati untuk memprioritaskan rehabilitasi SDN Cikawung. Anak-anak di daerah seperti ini juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang layak,” ujar Dadang, Selasa ( 15/9/2026 ).

 

Perjuangan tersebut, lanjut Dadang, bukan hanya berkaitan dengan bangunan sekolah. Akses menuju Kampung Cikawung juga menjadi persoalan serius yang secara langsung berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan.

 

Untuk mencapai Kampung Cikawung dari jalan nasional, perjalanan harus menempuh jarak sekitar 17 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih dua setengah jam. Kondisi jalan yang rusak membuat perjalanan menjadi sangat berat, terlebih ketika cuaca kurang bersahabat.

Baca juga:  Ini Kontribusi Diskan Kabupaten Sukabumi dalam Pengentasan Kemiskinan dan Reformasi Birokrasi

 

Selain melalui jalur tersebut, terdapat akses alternatif dari arah Sukatani, Kecamatan Surade. Namun, jalur itu terkendala kondisi jembatan yang sudah tidak layak dilalui kendaraan roda empat.

 

Salah satu jembatan yang menghubungkan Desa Sukatani, Kecamatan Surade dengan Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, memiliki panjang sekitar 50 meter. Sementara terdapat jembatan lainnya di wilayah Desa Cidahu dengan panjang sekitar 10 hingga 20 meter.

 

“Jadi Kampung Cikawung dan Ciroyom ini memang daerah yang cukup terisolasi. Akses dari jalan nasional menuju Cikawung kondisinya parah dan hampir tidak bisa dilewati. Ada akses alternatif dari Sukatani, tetapi terkendala jembatan yang kondisinya juga sudah tidak layak,” kata Dadang.

 

Persoalan akses tersebut semakin kompleks karena ruas jalan menuju Cikawung dan Ciroyom masih berstatus jalan kawasan perhutanan. Karena itu, pemerintah daerah tidak dapat begitu saja melakukan pembangunan tanpa melalui tahapan dan koordinasi dengan pihak Perhutani.

 

Dadang menilai persoalan infrastruktur harus menjadi perhatian bersama karena akses jalan dan jembatan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga perekonomian.

 

“Ke depan kita coba dorong supaya bisa terbangun jembatan penghubung antara Desa Sukatani dan Desa Cibitung. Ini salah satu akses yang hari ini maupun ke depan sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat, baik perekonomian, pendidikan dan sebagainya,” tuturnya.

Baca juga:  Aktivitas Galian C, di Jalan Nasional Warungkiara Sukabumi Diduga Belum Kantongi Izin

 

Dorong Pembangunan Sekolah

 

Perhatian Dadang terhadap kondisi SDN Cikawung tidak berhenti pada kunjungan lapangan. Ia mengaku telah mengkomunikasikan persoalan tersebut dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

 

Hasilnya, pembangunan sekolah tersebut disebut telah masuk dalam program pemerintah daerah. Bahkan, terdapat rencana pembangunan minimal dua hingga tiga ruang kelas melalui program revitalisasi.

 

“Saya sudah komunikasikan dengan Dinas Pendidikan dan sekolah tersebut sudah dianggarkan, sudah diprogramkan. Mudah-mudahan di anggaran perubahan tahun 2026 bisa terbangun minimal dua sampai tiga kelas, sehingga aspirasi masyarakat ini bisa terjawab, khususnya di dunia pendidikan,” ungkapnya.

 

Kabar tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat Cikawung. Dadang mengatakan dirinya baru-baru ini mendapat telepon dari Wakil Bupati Sukabumi dan Kepala Dinas Pendidikan yang menyampaikan kepastian mengenai rencana pembangunan sekolah tersebut.

 

“Saya ditelepon Pak Wakil Bupati dan Pak Kadis Pendidikan. Alhamdulillah, hari ini sudah ada jawaban dan kepastian bahwa pembangunan sekolah di Kampung Cikawung akan diprioritaskan oleh pemerintah,” katanya.

 

Ia berharap pembangunan dapat segera direalisasikan. Menurutnya, jika tidak masuk dalam perubahan anggaran, pembangunan tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada awal tahun melalui program revitalisasi.

 

“Insyaallah, kalau tidak di perubahan, awal tahun sekolah dasar tersebut akan dibangun melalui program revitalisasi. Ini tentu berkat dukungan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan tentunya Pak Kadis Pendidikan,” ujar Dadang.

Baca juga:  PLN Hadir Membantu Warga Pasca Banjir Bandang di Kabupaten Sukabumi

 

Pendidikan, Infrastruktur dan Potensi Wisata

 

Selain persoalan pendidikan dan infrastruktur, Dadang juga melihat potensi besar yang dimiliki Kampung Cikawung dan Ciroyom. Kedua wilayah tersebut berada di kawasan pesisir dengan potensi pariwisata yang dinilainya cukup menjanjikan.

 

Dalam diskusi bersama warga yang turut dihadiri kepala sekolah, kepala dusun, para ketua RT dan tokoh pemuda, sejumlah aspirasi masyarakat turut disampaikan.

 

Dadang mendorong agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pengembangan potensi wilayah, tetapi ikut terlibat melalui kelompok-kelompok masyarakat.

 

Salah satunya dengan mendorong pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), kelompok pengawasan masyarakat (Pokmaswas), serta kelompok tani.

 

“Kita juga mendorong pemberdayaan masyarakat. Karena ada potensi pariwisata di sana, kita mendorong terbentuknya Pokdarwis. Kemudian untuk pengawasan pantai, kita dorong kelompok masyarakat pengawas, dan juga kelompok tani karena hampir 90 persen masyarakat di sana kehidupannya bertani,” jelasnya.

 

Menurut Dadang, pembangunan di wilayah terisolir harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak cukup hanya membangun gedung sekolah, tetapi juga harus memastikan akses menuju sekolah dapat dilalui dengan aman dan mudah.

 

Ia menegaskan, keberpihakan terhadap masyarakat di pelosok merupakan bagian penting dari tugasnya sebagai wakil rakyat.

 

“Jangan sampai karena wilayahnya jauh dan aksesnya sulit, kemudian kebutuhan masyarakat terabaikan. Anak-anak di Cikawung memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Karena itu, kita akan terus mendorong agar kebutuhan pendidikan dan infrastrukturnya mendapat perhatian pemerintah,” pungkasnya.(adv).

 

Pos terkait