Hadiri Rakor Mendagri Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual, Bupati Marwan Lakukan Hal Ini

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami didampingi Sekda Ade Suryaman saat mengikuti rakor penngendalian inflasi daerah secara virtual besama Kemendagri di Pendopo Sukabumi, Senin (27/2/23).| Foto: Azis Ramdhani

LINGKARPENA.ID | Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023, acara bertempat di Gedung Negara Pendopo Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Senin (27/02/2023).

Kegiatan Rakor Inflasi tersebut dilaksanakam secara virtual di Pimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Muhammad Tito Karnavian.

Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta, mengatakan bahwa setiap Kepala Daerah memonitor dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Apalagi, inflasi menjadi atensi pemerintah pusat, khususnya Presiden RI, Joko Widodo.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Sebab, harus berkolaborasi antara pusat dan daerah. Maka dari itu, rakor seperti ini akan terus berlanjut dan di setiap daerah bisa melakukannya bersama Forkopimda,” kata Tito disampaikan kepada para peserta Virtual.

Baca juga:  Marak Galian C Ilegal di Sukabumi, Pemprov Jabar Intruksi Begini?

Apalagi lanjut dia, kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting. Sebab, dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat perjumlahan dari provinsi hingga Kota/Kabupaten.

“Maka dari itu, Saya mengarahkan kedapa semua daerah untuk menggenjot peningkatan konsumsi belanja masyarakat. Terlagi, pasca pencabutan PPKM beberapa waktu lalu, seperti pada Event-event seni dan olahraga, permudah perizinannya yang sesuai aturan. Termasuk promosikan desa wisata untuk menyerap produk UMKM daerah. Semua ini untuk meningkatkan perekonomian,” bebernya.

Selain itu sambungnya, Mendagri mengajak daerah untuk mendukung hilirisasi produk di sektor lain. Sehingga, hilirisasi tidak terpaku ke produk tambang saja. Tetapi produk pertanian, perikanan, hingga perkebunan pun bisa diolah menjadi produk jadi. Sehingga, bisa meningkatkan nilai tambah. Semisal ikan bisa diolah menjadi tepung yang tentu saja yang harganya akan melipat lebih tinggi.

Baca juga:  Kemarau Panjang, Pemdes Cidadap Simpenan Sukabumi Distribusikan Air Bersih

Tak hanya itu saja, Mendagri meminta kepala daerah untuk memonitor secara langsung ke lapangan terkait ketersediaan pangan guna mengetahui harga dan pasokan pangan di daerahnya. Dan juga harus melakukakan koordinasi dengan daerah lain, Jadi ketika satu daerah memiliki kekurangan pangan, bisa bekerjasama dengan yang surplus.

“Saya meminta pembelian produk dalam negeri untuk terus digenjot untuk membantu UMKM naik kelas. Dorong APBD untuk membeli produk dalam negeri,” cetusnya.

Baca juga:  MTQ Ke-46 Tingkat Kab Sukabumi Siap Dimulai, Ini Lokasi dan Waktunya

Sementara itu, Bupati Sukabumi Marwan Hamami menambahkan sudah melakukan sejumlah upaya telah dilakukan untuk mencegah inflasi di Kabupaten Sukabumi mulai dari mencermati pergolakan harga di pasar hingga mengevaluasi hasil pertanian.

“Kalau sembako di Kabupaten Sukabumi sejauh ini aman. Apalagi, Kabupaten Sukabumi itu penghasil pangan, dan Pemkab Sukabumi pun telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi inflasi. Terutama menjelang bulan puasa dan lebaran,” ungkapnya.

Tanaman hasil panen kemarin saja, Pemkab Sukabumi terus mengupayakan untuk bisa menjadi Buffer Stock. Selain itu, pihaknya mengantisipasi harga sembako tinggi lewat upaya operasi pasar dan telah menyiapkan berbagai langkah lainnya,” pungkasnya.

Pos terkait