Gambar Ilustrasi | Istimewa

Jika Mau Jujur, Hakim Adonara: Fee Proyek Adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah?

KABUPATEN SUKABUMI

LINGKARPENA.ID – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara (GAPURA RI) Hakim Adonara, telisik soal fee proyek yang sah. Hal itu ia utarakan pada celotehannya yang diunggah di Whatsapp group, Gapura RI, Selasa 23 November 2021.

Menurut peria beranting sebelah ini menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur jelas dalam Pasal 31 ayat (4) huruf h menyebutkan,:

“Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lainnya. Sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya,” tulis Hakim.

Baca juga:  Ketua DPW Gasak 46 SC: Jadilah Kader Pelopor Jangan Jadi Pengekor

Ketua LSM GAPURA mencontohkan, bagaimana di Kabupaten Sukabumi selama ini? Contoh, adakah dari fee proyek 10 persen, diambil 5 persennya untuk PAD?.

“Nah, jika dalam APBD kita di Sukabumi selama ini ada tercatat pendapatan dari sumber komisi atau fee dari semua proyek yang telah dilaksanakan. Maka tidak ada korupsi di Sukabumi. Sebaliknya, belum atau tidak tercatat, maka fee atau komisi tersebut masuk ke kantong-kantong pribadi alias korupsi,” terangnya.

Lanjut Hakim, “Artinya, jika selama ini tidak ada regulasi daerah yang mengatur turunan peraturan perundang-undangan ini, maka dengan kata lain Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, ‘menghalalkan praktek korupsi,”tegasnya.

Baca juga:  Yasti Tawarkan Bantuan untuk Melanjutkan Sekolah Salma Penjual Gorengan

Menurutnya, urusan yang wajib seharusnya dibenahi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Sebab soal komitmen fee atau komisi proyek adalah salah satu dimensi korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Setidaknya data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejak tahun 2004 – 2020.

Dikatakannya, KPK telah menangani 1.075 perkara korupsi. Sebanyak 224 kasus, diantaranya adalah terkait Pengadaan Barang dan Jasa serta 708 kasus adalah terkait soal suap-menyuap.

“Ini sudah jadi rahasia umum. Di Kabupaten Sukabumi, pengadaan barang jasa berkaitan erat dengan komitmen fee yang disepakati bersama. Jika sedang apes, penyerahaan fee tersebut bisa berujung penyuapan (bribery). Dan biang kerok inisiator untuk memuluskan fee ini biasanya datang dari Pelaksana proyek, Pengusaha dan Pejabat terkait (PPK, PA atau Kuasa Pengguna Anggaran, atau bahkan langsung oleh Bupati sendiri,” cetus Pria lantang asal NTT ini.

Baca juga:  Pandemi Covid-19 Meluluh Lantahkan Pelaku Seni, Abah Ruskawan: "Ibarat Mati Suri"

Hakim menambahkan, bahkan Perda kewajiban fee proyek 2,5 persen untuk keagamaan, kemiskinan dan lain-lain yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat pun tidak pernah dilakukan di Kabupaten Sukabumi. Menurut dia setiap periode selalu menslogankan Sukabumi Religius.

“Lantas, adakah yang mau berikhtiar agar Sukabumi diurus dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik? Ini demi kesejahteraan masyarakat Sukabumi lho?. Kapan olabnya ‘muntahnya’ tuan-tuan?,” sindirnya.(**)

 

 

Redaktur: Akoy Khoerudin

Tinggalkan Balasan