Kadis Pariwisata Sikapi Gejolak Wisata Minajaya

LINGKARPENA.ID | Kepala dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Jujun Junaeni hadiri pertemuan dengan Paguyuban Tandang Makalangan (JTM), terkait dengan polemik yang terjadi di Pantai Minajaya.

Pertemuan yang digelar di Gedung Fasilitasi wisata itu dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Jujun Junaeni, KA.Bag.Ops Polres Sukabumi, Camat Surade, Kapolsek Jampangkulon dan Surade, KA.UPTD Dishub VI Jampangkulon.

Kadispar bersama unsur Forkopimda dan Forkopimcam wilayah Pajampqngan saat berfoto bersama.| ist

Dalam paparannya Jujun menyampaikan terima kasihnya kepada warga masyarakat khususnya Paguyuban Tandang Makalangan yang telah menyuarakan aspirasi terkait polemik yang terjadi dilapangan.

Baca juga:  Gandeng Tokmas, Kapolsek Parakansalak Gratiskan Masuk Kawasan Wisata Bagi Anak, Ini Syaratnya!

“Dinas Pariwisata sangat menyambut baik masukan dari masyarakat. Siapapun tidak dilarang untuk memberikan masukan dan aspirasinya. Justru kalau tidak mau dikoreksi nantina jadi Firaun,” imbuhnya.

Selanjutnya kata Jujun, terkait masalah kisruhnya kondisi dilapangan, apakah ada itikad baik dari pemerintah untuk membenahinya? Mari kita optimalkan dan benahi secara perlahan, sebab ini bukan sangkuriang.

Baca juga:  Curug Bibijilan Nyalindung Sukabumi, Menawarkan Pesona Keindahan Air Terjun 7 Tingkat

“Menyelesaikan ini tidak bisa seperti Sangkuriang, tidak bisa sehari harus selesai. Yang paling penting ada itikad baik dari kita semua,” katanya.

Dikatakan Jujun, Dinas Pariwisata tidak menutup komunikasi, kalau mau bekerja sama justru itu jalan terbaik, tetapi aturan harus ditegakan, supaya dinas pariwisata bisa berjalan sesuai fungsinya, masyarakat sejahtera dan tentunya tidak benturan dengan hukum.

Dalam pertemuan itu, Yudi Permana mewakilinPaguyuban Jampang Tandang Makalangan (JTM) menyampaikan beberapa tuntutan dan keberatan masyarakat terkait adanya tarif retribusi di tolgate Minajaya yang dianggap terlalu memberatkan.

Baca juga:  Inilah Duta Wisata Mojang dan Jejaka Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

“Kami disini bicara bukan atas nama pribadi tatapi bicara atas keresahan masyarakat yang merasa keberatan dengan tarif retribusi pariwisata,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya, masyarakat tidak akan protes apabila besaran tarif retribusi yang dikenakan sebanding dengan fasilitas yang ada.

Pos terkait