Ketua KPPI Sebut Gender Jangan Jadi Objek Verifikasi KPU Semata

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Sukabumi saat menggelar konsolidasi Politik di Kadudampit, Sabtu (19/3/2022). |Foto: Istimewa

LINGKARPENA.ID – Jelang pesta demokrasi Pemilu 2024, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) mulai melakukan konsolidasi. Seperti yang dilakukan KPPI Kabupaten Sukabumi, Sabtu, (19/03/2022) di Kawasan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi.

Keterwakilan gender di legislatif saat ini masih belum memenuhi kuota 30 persen. Seperti di DPRD Jawa Barat, dari jumlah 120 anggota DPRD cuma ada dua orang anggota yang mewakili gender.

Menurut Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Perwakilan Kabupaten Sukabumi, Dewi Risnasari, kondisi ini dipandang sangat memprihatinkan.

Baca juga:  Anak Penderita Hidrosefalus Butuh Penanganan Cepat, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Angkat Bicara

“Saat ini di DPRD Kabupaten Sukabumi untuk gender hanya berjumlah 8 (delapan) orang dari total 50 orang anggota,” terang Ketua KPPI Kabuapten Sukabumi Dewi Risnasari yang didampingi Wakil Ketua Lukki Julianti dan Sekretarisny Neneng.

Dewi juga tidak menampik, berkembang opini bahwa gender masih dipandang sebelah mata oleh sejumlah parpol. Menurutnya saat ini gender masih jadi objek pelengkap administrasi saat verifikasi pendaftaran calon di KPU saja.

Baca juga:  Komisi I DPRD Sukabumi Gandeng UPTD Puskesmas Gelar Vaksinasi

“KPPI akan terus berjuang melakukan konsolidasi dengan para calon perempuan sehingga kuota keterwakilan gender di legislatif terpenuhi,” kata Dewi usai acara konsolidasi yang dihadri sejumlah anggota dari berbagai Parpol peserta pemilu.

Lanjutnya upaya untuk mendongkrak keterwakilan gender di DPRD menurut politisi senior dari Partai Golkar ini, KPPI akan terus melakukan konsolidasi anggota antar parpol melalui pelatihan-pelatihan.

Baca juga:  Tunaikan Reses di Kecamatan Kebonpedes, Yudha: Ini Jadi Skala Prioritas

“Kendalanya pasti masalah dana untuk penyelenggaraan kegiatan. Namun kami tetap konsisten memperjuangkan hak politik perempuan agar keterwakilan gender ini bisa memenuhi kuota 30 persen,” kata Dewi yang didamping Wakil Ketua Luki Julianti Fraksi PDIP dan Sekretari KPPI Neneng besutan Partai Demkorat.

Pos terkait