LINGKARPENA.ID | Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menggelar Pelatihan Integritas dan Antikorupsi bagi Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan Tahun 2025 yang digelar pada Selasa (16/12/2025).
Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmennya dalam memperkuat integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi utama tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana ini menghadirkan narasumber dari Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelatihan diikuti oleh ASN lintas sektor, khususnya dari bidang pendidikan dan kesehatan, serta dihadiri Inspektur Daerah Kota Sukabumi, Yudi Yustiawan.
Bobby dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan integritas aparatur merupakan langkah strategis dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat menghambat pembangunan dan melemahkan pelayanan publik. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari pembentukan karakter dan integritas aparatur,” tegas Bobby.
Bobby berharap, melalui pelatihan ini para peserta mampu memahami berbagai bentuk serta risiko korupsi, termasuk praktik gratifikasi dan suap, sekaligus menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ia juga menyoroti peran strategis tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.
“Integritas yang kuat diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta menjadi contoh nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bobby menyebut pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Sukabumi dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan mendukung program nasional pemberantasan korupsi yang diinisiasi KPK.
Ke depan, Pemkot Sukabumi menargetkan terwujudnya budaya kerja birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Dengan aparatur yang berintegritas, kami optimistis kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terus terjaga,” pungkasnya.
Reporter : Rizky Apriliana
Editor : Redaksi
