LINGKARPENA.ID | Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 Paguyuban Dadali Pati yang dirangkai dengan pagelaran seni tradisi dan budaya di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi, Minggu (19/7/2026), diwarnai kekecewaan dari kalangan pelaku seni budaya. Pasalnya, hingga acara berakhir, tidak terlihat satu pun perwakilan resmi Pemerintah Kota Sukabumi maupun unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang hadir.
Kegiatan bertajuk “Minangkala Dadali Pati Ke-9 Bersama Bersaudara Harmoni dalam Keragaman Budaya” dengan tema “Ngajaga, Ngaraksa, Ngamumule Seni Tradisi Tur Budaya” tersebut sejatinya menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus mempererat silaturahmi antarperguruan pencak silat dan komunitas seni.
Koordinator Paguyuban Pencak Silat Kota Sukabumi, Iman Nurjaman, mengaku menyayangkan absennya jajaran pemerintah. Menurutnya, panitia telah melayangkan undangan kepada berbagai unsur pemerintahan, mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD hingga perangkat daerah terkait.
“Kami sangat menyayangkan tidak adanya satu pun perwakilan pemerintah yang hadir. Padahal, kehadiran mereka menjadi bentuk penghargaan bagi para pelaku seni budaya yang selama ini konsisten menjaga warisan budaya bangsa,” ujar Iman.
Ia menilai kehadiran pemerintah dalam kegiatan budaya memiliki makna lebih dari sekadar memenuhi undangan seremonial. Dukungan tersebut dinilai menjadi bukti nyata komitmen pemerintah terhadap pelestarian budaya daerah.
Iman menegaskan, pencak silat bukan hanya cabang olahraga, melainkan warisan budaya yang mengandung nilai sejarah, filosofi, dan pembentukan karakter generasi muda. Karena itu, menurutnya, keberlangsungan seni tradisi membutuhkan perhatian dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Pelestarian budaya tidak cukup hanya disampaikan dalam pidato atau slogan. Yang dibutuhkan adalah dukungan nyata melalui perhatian dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat pelaku budaya,” katanya.
Selain berharap adanya perhatian yang lebih besar, Paguyuban Pencak Silat Kota Sukabumi juga meminta pemerintah membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi komunitas pencak silat dalam pembinaan generasi muda dan pengembangan budaya lokal.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kota Sukabumi, khususnya Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispora), mengenai alasan ketidakhadiran unsur pemerintah pada kegiatan tersebut.
“Kami ingin mendapatkan penjelasan secara resmi. Harapan kami sederhana, ke depan pemerintah bisa lebih hadir dan memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan seni tradisi dan budaya di Kota Sukabumi,” tegas Iman.
Ia menambahkan, apabila penjelasan yang diterima tidak memuaskan, paguyuban tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum berupa somasi sebagai bentuk keberatan atas sikap pemerintah yang dinilai kurang memberikan perhatian terhadap agenda pelestarian budaya.
