LINGKAR PENA Portal Berita Terpercaya Sumber Literasi Anak Bangsa

Polres Sukabumi Kota Bongkar Dugaan TPPO, Perempuan Asal Cisaat Jadi Korban Penyaluran PMI Ilegal

Polres Sukabumi Kota Bongkar Dugaan TPPO, Perempuan Asal Cisaat Jadi Korban Penyaluran PMI Ilegal

SUKABUMI – Janji mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan harapan memperoleh penghasilan lebih baik justru berujung persoalan bagi seorang perempuan berinisial SK (37), warga Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Ia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah diberangkatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi.

Kasus tersebut berhasil diungkap jajaran Polres Sukabumi Kota. Seorang pria berinisial AW (41), warga Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, kini telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam pemberangkatan korban sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) melalui jalur tidak resmi.

Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengungkapkan, perkara ini bermula dari keberangkatan korban menuju Arab Saudi pada September 2024. Dalam prosesnya, korban diduga diberangkatkan oleh tersangka secara perseorangan tanpa melalui prosedur resmi.

Persoalan muncul setelah korban tiba di negara tujuan. Pekerjaan yang harus dijalaninya ternyata tidak sesuai dengan jenis pekerjaan maupun kesepakatan yang disampaikan sebelum keberangkatan.

“Korban melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang ini kepada kami pada Juli 2026. Setelah menerima laporan, kami langsung melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab,” ujar AKBP Sentot dalam konferensi pers di Mapolres Sukabumi Kota, Jumat (20/11/2026).

Dari hasil penyelidikan tersebut, polisi akhirnya berhasil mengamankan AW pada awal November 2026. Setelah dilakukan pemeriksaan serta didukung alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan AW sebagai tersangka.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Di antaranya satu buah paspor, tiket keberangkatan, serta dokumen perjanjian kerja yang digunakan dalam proses pemberangkatan korban ke Arab Saudi.

Atas dugaan perbuatannya, AW dijerat Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun.

Tersangka juga dikenakan Pasal 69 juncto Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Perketat Pencegahan TPPO

Di luar penanganan perkara, Polres Sukabumi Kota turut mengintensifkan upaya pencegahan agar masyarakat tidak mudah terjebak praktik perdagangan orang berkedok tawaran pekerjaan.

Langkah tersebut dilakukan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan aktivitas ketenagakerjaan dan mobilitas calon pekerja migran.

Edukasi serta pembinaan masyarakat dilakukan di lembaga pelatihan kerja, kampus International Professional Institute (IPI), Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi, hingga sejumlah titik yang berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur pemberangkatan PMI secara ilegal.

Pengawasan juga diperkuat di stasiun, terminal, serta jalur perlintasan darat yang masuk wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.

AKBP Sentot mengatakan, pihaknya juga memanfaatkan program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) sebagai sarana membantu masyarakat memperoleh akses informasi pekerjaan yang lebih aman dan terpercaya.

Salah satu bentuk konkretnya melalui penyelenggaraan Job Fair di Mapolres Sukabumi Kota dengan melibatkan sejumlah perusahaan dan instansi terkait.

“Kami berharap masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan kesempatan kerja yang jelas. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar, tetapi tidak disertai kejelasan perusahaan maupun prosedur pemberangkatannya,” ungkapnya.

Kapolres juga mengingatkan masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri agar tidak mengabaikan aspek legalitas. Calon PMI diminta memastikan keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang memiliki izin.

Selain itu, masyarakat harus memahami isi perjanjian kerja, termasuk jenis pekerjaan dan hak-hak yang akan diterima sebelum memutuskan berangkat.

Polres Sukabumi Kota mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi perekrutan maupun pemberangkatan pekerja migran secara ilegal.

Upaya tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku TPPO sekaligus mencegah semakin banyak masyarakat menjadi korban iming-iming pekerjaan di luar negeri.

Sumber : Humas Polres Sukabumi Kota

Reporter Jajang S

Editor Akoy Khoerudin