LINGKAR PENA Portal Berita Terpercaya Sumber Literasi Anak Bangsa

Polres Sukabumi Kota Bongkar Tambang Batu Hijau Ilegal di Gunung Walang, Kerugian Negara Ditaksir Rp1,8 Miliar

Polres Sukabumi Kota Bongkar Tambang Batu Hijau Ilegal di Gunung Walang, Kerugian Negara Ditaksir Rp1,8 Miliar

SUKABUMI | Kepolisian Resor (Polres) Sukabumi Kota berhasil mengungkap praktik penambangan batu hijau ilegal di kawasan Gunung Walang, Kampung Jatimekar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi.

Penindakan tersebut mengungkap taksiran kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar, dengan nilai kerugian yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp12 miliar.

Dalam operasi penertiban itu, polisi mengamankan seorang pria berinisial AI (32) yang diduga berperan sebagai pengelola tambang. Petugas juga menyita tiga unit alat berat jenis ekskavator yang digunakan untuk mengeruk material di lereng gunung.

Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengungkapkan, pengungkapan kasus bermula dari kegiatan pengecekan dan penertiban pertambangan yang dilakukan Unit 3 Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Sukabumi Kota di wilayah Kecamatan Gunungguruh.

“Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas mendapati tiga unit ekskavator tengah beroperasi melakukan aktivitas penambangan di kawasan Gunung Walang. Selanjutnya petugas menghentikan aktivitas tersebut dan mengamankan operator beserta alat berat yang digunakan,” ujar AKBP Sentot, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aktivitas penambangan tanpa izin tersebut diduga telah berlangsung sejak 2016 hingga saat ini. Material batu hijau yang diambil dari lereng gunung kemudian diolah, dipotong, dan dibentuk menjadi balok persegi empat untuk diperjualbelikan.

Material tersebut umumnya dimanfaatkan sebagai ornamen dan variasi dinding bangunan, hunian, hingga kolam renang.

Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Penyidik masih melakukan pendalaman, termasuk menelusuri kelengkapan perizinan dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. AKBP Sentot menegaskan, setiap kegiatan pertambangan wajib mengantongi izin resmi dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Reporter A WBS

Editor Red