LINGKARPENA.ID | Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Warga Cibeureum (Forwacib) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Balai Kota hingga Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (1/4/2026). Aksi ini menjadi bentuk penyaluran aspirasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan sesuai harapan.
Dengan membawa berbagai atribut aksi, massa menyuarakan kritik terhadap pengelolaan program, khususnya pada aspek transparansi dan pelibatan masyarakat lokal. Mereka menilai, pelaksanaan di lapangan justru menimbulkan sejumlah persoalan baru.
Ketua Forwacib, Dadang Jhon, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menolak program pemerintah pusat tersebut. Namun, ia menilai implementasinya di daerah masih jauh dari prinsip pemberdayaan.
“Kami bukan menolak programnya, tapi pelaksanaannya perlu dibenahi. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang justru mengambil keuntungan, sementara masyarakat lokal tersisih,” ujarnya dalam orasi.
Menurutnya, kekecewaan warga semakin memuncak lantaran upaya audiensi dengan pemerintah daerah yang telah diajukan sejak awal Maret belum juga mendapat tanggapan.
Selain itu, Forwacib juga mengungkap adanya dugaan praktik penguasaan dalam pengelolaan dapur MBG. Mereka mencurigai adanya keterlibatan oknum tertentu yang memegang kendali operasional melalui pihak lain.
Koordinator aksi, Ujang Taufik, menambahkan bahwa kondisi tersebut berdampak langsung pada pelaku usaha kecil di sekitar wilayah program.
“Pasokan bahan pangan seperti ayam, telur, dan bumbu dapur tidak menyentuh pedagang lokal. Yang masuk justru pemasok besar. Ini jelas merugikan UMKM,” tegasnya.
Tak hanya persoalan distribusi, massa juga menyoroti tenaga kerja di sejumlah dapur yang disebut lebih banyak berasal dari luar daerah. Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat program yang seharusnya membuka peluang kerja bagi warga setempat.
Dalam aksinya, Forwacib turut mengangkat dugaan adanya pungutan tambahan di lingkungan sekolah dengan kisaran Rp500 per porsi. Jika benar terjadi secara luas, praktik tersebut dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan program.
Sejumlah tuntutan pun disampaikan, mulai dari evaluasi total terhadap dapur yang belum memenuhi standar, keterlibatan pengawas independen, hingga permintaan audit menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
Warga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah. Mereka bahkan membuka kemungkinan membawa isu tersebut ke tingkat pusat jika tidak ada perbaikan.
Aksi ini sekaligus menjadi sinyal meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program publik, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.
