LINGKARPENA.ID | Puluhan massa dari Solidaritas Independen Mahasiswa dan Pemuda Utilitarianisme (SIMPUL) Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi, Kamis (7/5/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus dorongan agar pengelolaan dana zakat dan program sosial dilakukan secara lebih terbuka kepada publik.
Dalam aksi itu, massa menyoroti belum rampungnya pembangunan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Bebeza yang hingga kini dinilai belum memiliki kepastian penyelesaian. Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari dana umat.
Para peserta aksi membawa sejumlah poster dan spanduk berisi tuntutan evaluasi terhadap tata kelola BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Mereka meminta adanya keterbukaan mengenai penghimpunan dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah, termasuk mekanisme pengelolaan zakat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Koordinator Presidium SIMPUL Sukabumi, Norman Irawan menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap zakat maupun lembaga sosial keagamaan. Menurutnya, gerakan itu lahir dari kepedulian masyarakat agar dana umat dikelola secara profesional dan akuntabel.
“Kami ingin pengelolaan dana umat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika ada proyek sosial yang tidak berjalan sesuai target, masyarakat tentu berhak mengetahui penjelasannya,” ujar Norman dalam orasinya.
Selain persoalan pembangunan RSB Bebeza, SIMPUL juga menyoroti adanya alokasi hibah sekitar Rp6 miliar yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Massa aksi turut mendesak BAZNAS Kabupaten Sukabumi membuka laporan penghimpunan serta penyaluran dana zakat kepada publik, termasuk data penerima manfaat program bantuan dengan tetap memperhatikan aturan perlindungan data pribadi.
“RSB Bebeza seharusnya menjadi simbol pelayanan sosial bagi masyarakat, bukan justru memunculkan pertanyaan publik akibat minimnya keterbukaan informasi,” tambah Norman.
Dalam tuntutannya, SIMPUL juga meminta adanya evaluasi tata kelola kelembagaan agar pengelolaan dana sosial keagamaan berjalan lebih profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. SIMPUL Sukabumi menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur konstitusional sebagai bagian dari upaya mendorong keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sukabumi.
