“Kedepannya peristiwa aksi anarkis di bumi Jawa Barat ini jangan sampai terjadi lagi. Sebaiknya komunikasi silaturahmi itu harus lebih dikedepankan. Sampaikan aspirasi dengan cara-cara elegan melalui saluran-saluran demokrasi dan komunikasi yang telah disediakan,” ungkap Buya Royani itu.
Buya Royanudin mengungkapkan, aparatur pemerintah dalam hal ini kepolisian dengan slogan yang dicanangkan Kapolri yaitu konsep Presisi “Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan” harus mengoptimalkan langkah Prediktif deteksi dini. Apa yang akan terjadi dengan melakukan langkah antisipasi.
Responsibilitas harus merespon cepat setiap aspirasi dan permasalahan yang ada dengan langkah penggalangan, komunikasi dan silaturahmi. Kalau program Presisi dilaksanakan setiap tahapan dan prosedurnya, maka aksi anarkis GMBI di depan Mapolda Jabar tidak akan terjadi. “Itu harus diakui kurang optimalnya langkah-langkah deteksi dini atau prediktif dan kurang adanya respon cepat dalam melakukan komunikasi, silaturahmi untuk menuntaskan persoalan yang ada,” ungkapnya.
Selain itu, kurangnya transparansi berkeadilan dalam menuntaskan kasus pembunuhan anggota GMBI di Polres Karawang. Semestinya hal itu cepat dituntaskan dengan transparan dan memegang nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum.
Buya Royanudin menambahkan, “Aksi anarkis GMBI di depan Mapolda Jabar sudah terjadi. Ini harus menjadi pembelajaran pada kita semua, semua anak bangsa, semua elemen masyarakat di Jawa Barat. Kita harus saling menjaga diri, sebagaimana Filosofi Siliwangi, Filosofi Langlangbuana, kita jadikan spirit untuk tetap menjaga kebersamaan persaudaraan sesama warga masyarakat yang ada di Jawa Barat khususnya di seluruh Nusantara,” terang KH. Buya Royanudin.
Terpisah, tokoh aktivis pergerakan 98/80 Jawa Barat, Gingin Akil Alfiat Ginanjar mengatakan, terjadinya aksi anarkis GMBI di depan Mapolda Jabar tersebut, sebaiknya Bapak Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Kapolri dengan program Presisinya.
“Ya, Kapolri itu kan sebagai wakil negara dan tugasnya mewujudkan keamanan dan kedamaian masyarakat. Jadi, penegakkan hukum yang berkeadilan untuk menjaga berlangsungnya proses demokrasi dan reformasi harus dijalankan,” tegas Gingin, yang juga sebagai tokoh Budayawan Jawa Barat.
Reporter: Tim Sindikasi media
Redaktur: Akoy Khoerudin
