LINGKARPENA.ID | Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Jawa Barat melalui SMA Negeri 1 Surade mulai menyosialisasikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang SMP, MTs, dan SLB. Kegiatan tersebut digelar di SMAN 1 Surade, Jumat (22/5/2026), dengan melibatkan unsur Forkopimcam, kepala sekolah tingkat lanjutan pertama, kepala desa se-Kecamatan Surade dan Cibitung, Disdukcapil, hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari dua kecamatan.
Sosialisasi menghadirkan pengawas dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Jawa Barat, Eva Puspita Dewi, sebagai pemateri utama.
Dalam kegiatan tersebut, perhatian utama tertuju pada penerapan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) serta penetapan sejumlah sekolah unggulan bertajuk Sekolah Maung atau Manusia Unggul.
Kepala SMA Negeri 1 Surade, Hardika, S. Pd, mengatakan pelaksanaan SPMB 2026 dirancang agar berjalan objektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan berintegritas.
“SPMB tahun ini dirancang agar berjalan objektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan berintegritas,” ujar Hardika kepada peserta sosialisasi.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan sejumlah sekolah sebagai Sekolah Maung atau Sekolah Manusia Unggul.
Menurutnya, program tersebut disiapkan untuk mencetak generasi unggul yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan nonakademik, karakter kepemimpinan, serta daya saing tinggi.
Selain itu, dalam pelaksanaan SPMB tahun ini juga diperkenalkan sistem PCMB dijadwalkan mulai 29 Mei – 8 Juni 2026, sebagai tahapan awal sebelum pembukaan SPMB tahap pertama.
Melalui PCMB, pemerintah akan memetakan pilihan calon murid lulusan SMP, MTs, dan Paket B di seluruh Jawa Barat berdasarkan jenis sekolah maupun jalur pendidikan yang dipilih, baik SMA, SMK, SLB, Sekolah Manusia Unggul, hingga Madrasah Aliyah.
Sementara itu, berdasarkan jadwal yang telah disosialisasikan, pendaftaran SPMB tahap pertama dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 19 Juni 2026.
Mewakili Camat Surade, Sekretaris Kecamatan Surade, E’ah Nurlaila, S. Pg menegaskan pentingnya kesamaan persepsi seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ini.
“Terkait sistem penerimaan murid baru, bagian ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Kita harus memiliki persepsi yang sama terkait persyaratan, tahapan, hingga jalur penerimaannya, sehingga pelaksanaannya nanti bisa berjalan tertib, objektif, transparan, dan akurat,” ujarnya.
Ia juga berharap sinergi antara sekolah dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh stakeholder pendidikan terus diperkuat demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah Surade dan Cibitung.
“Kemajuan pendidikan itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, adil, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak untuk menentukan masa depan yang lebih baik,” katanya.
E’ah turut meminta para kepala sekolah dan operator sekolah untuk menyampaikan informasi SPMB secara benar kepada masyarakat, khususnya kepada calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA.
“Sampaikan informasi ini secara benar kepada masyarakat. Dampingi mereka dalam proses pendaftaran, jangan sampai ada kesalahan administrasi atau diskomunikasi yang justru menghambat masa depan anak-anak kita,” tambahnya.
Sementara itu, Eva Puspita Dewi menilai sosialisasi menjadi tahapan paling penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan SPMB 2026 di Jawa Barat.
“Sosialisasi ini sangat penting dalam tahapan SPMB. Ini tahap yang paling menentukan untuk kesuksesan SPMB tahun 2026. Kalau sosialisasinya tersampaikan dengan baik, insya Allah tujuan dari SPMB bisa tercapai, yakni pemerataan pendidikan dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak,” ujarnya.
Eva menambahkan, target utama pemerintah adalah memastikan seluruh lulusan SMP dan MTs, baik negeri maupun swasta, dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Harapannya, 100 persen anak-anak lulusan SMP dan MTs bisa melanjutkan pendidikan, baik ke SMA maupun SMK, negeri ataupun swasta. Yang penting anak-anak di Jawa Barat tetap mengikuti pendidikan dasar 12 tahun,” pungkasnya.
