UPTD Puskesmas Kalibunder Diduga Pungut Biaya Pasien JKN, Anggota Komisi 1 jadi Geram

Salah satu keluarga pasien saat menyerahkan uang tunai pembayaran pembiayaan biaya perawatan di Puskesmas Kalibunder.| Foto: istimewa

LINGKATPENA.ID | Pembayaran biaya perawatan pasien kembali terjadi di UPTD Puskesmas Kalibunder Kabupaten Sukabumi. Keluarga pasien yang menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terpaksa harus mengeluarkan kocek untuk membayar biaya tersebut.

Beberapa keluarga pasien yang sedang menjalani pengobatan di UPTD Puskesmas Kalibunder mengeluhkan atas adanya praktik tersebut. Mereka mengklaim bahwa pihak puskesmas meminta pembayaran tambahan di luar biaya pengobatan yang seharusnya telah dicover oleh JKN-KIS.

Selain itu, beberapa pasien juga melaporkan bahwa mereka dipaksa harus membayar biaya oksigen yang jumlahnya cukup fantastis.

“Pembiayaan yang dibebankan kepada pasien ini karena tidak ada pengadaan obat dari Dinas Kesehatan, sehingga Puskesmas melakukan pengadaan obat secara mandiri,” ujar salah satu pasien yang enggan disebutkan namanya, menirukan keterangan dari pihak Puskesmas.

Baca juga:  Kapolda Apresiasi Pencapaian Persentase Vaksinasi di Kabupaten Sukabumi 

Tentu saja ini sangat menjadi beban bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. UPTD Puskesmas Kalibunder, seharusnya menjadi penyedia pelayanan kesehatan yang terjangkau dan adil, justru malah terlibat dalam praktik yang tidak etis.

Sementara itu, Anggota Dewan Kabupaten Sukabumi Andri Hidayana, Fraksi Partai PPP dari Komisi I (Satu) mengakui sudah mendengar adanya laporan kegiatan tersebut. Ia menyatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan investigasi untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat itu.

Baca juga:  Kadis PMD Kabupaten Sukabumi, Berikan Pembinaan Program P2WKSS

“Saya tidak akan tinggal diam dan akan mengambil tindakan tegas jika terbukti ada oknum yang terlibat dalam praktik pemerasan di instansi kesehatan ini,” tegas Andri.

Lanjut Andri, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi diminta untuk turun tangan dalam menangani kasus ini. Pihak berwenang diharapkan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Kasus penagihan biaya oksigen dan lainnya di UPTD Puskesmas Kalibunder Kabupaten Sukabumi yang dibebankan kepada masyarakat ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fasilitas kesehatan publik.

Baca juga:  Gunakan Helikopter, Menhan Prabowo Subianto Sambangi Pajampangan Sukabumi

“Ini perlu ada upaya yang lebih serius dalam mengawasi dan mengendalikan praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” jelas Andri.

“Kejadian semacam ini tidak boleh diabaikan. Harus ada langkah-langkah preventif yang diambil untuk mencegah terulangnya praktik praktik buruk di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya,” tuturnya.

“Padahal masyarakat kabupaten Sukabumi susah menyentuh angka 98 % UHC. Masalah klasik ini Insyaallah kita akan kikis habis,” tandasnya.

Pos terkait