LINGKARPENA.ID | Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyoroti serius keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) dalam menjalankan tugas di lapangan. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara jajaran DPKP dengan Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, di Pendopo Sukabumi.
Dalam forum tersebut, Kepala DPKP Budianto memaparkan kondisi riil yang dihadapi petugas. Ia menyebut, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, personel Damkar tetap berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Di lapangan kami tetap bekerja seoptimal mungkin, meski dengan keterbatasan armada dan perlengkapan. Namun kondisi ini tentu perlu perhatian serius agar pelayanan bisa lebih maksimal dan aman,” ujar Budianto.
Ia mengungkapkan, sejumlah armada pemadam kebakaran saat ini kerap mengalami gangguan teknis. Selain itu, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) masih belum memadai. Bahkan, DPKP Kabupaten Sukabumi belum memiliki alat pengisi SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) sendiri, serta masih kekurangan peralatan penyelamatan standar untuk penanganan berbagai kejadian darurat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Erwin Andri, menambahkan bahwa jumlah posko Damkar yang ada saat ini belum sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Sukabumi.
“Dari total 47 kecamatan, saat ini baru tersedia 12 posko. Idealnya dibutuhkan sekitar 25 posko agar pelayanan lebih merata. Bahkan ada satu posko yang harus menangani hingga lima kecamatan,” jelasnya.
Tak hanya itu, kekurangan personel juga menjadi kendala utama. DPKP masih membutuhkan tambahan sekitar 66 anggota untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, menegaskan bahwa sektor pemadam kebakaran merupakan bagian dari pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa.
“Ini bukan sekadar layanan biasa, ini menyangkut penyelamatan nyawa manusia. Maka keselamatan masyarakat dan petugas harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia pun menginstruksikan perangkat daerah terkait, khususnya BPKAD dan Bappelitbangda, agar memprioritaskan penguatan anggaran untuk DPKP dalam perubahan anggaran mendatang.
Selain itu, Wabup juga menyoroti pentingnya penampilan dan identitas petugas di lapangan, termasuk kelayakan seragam sebagai bagian dari representasi pemerintah.
“Marwah pemerintah itu terlihat dari bagaimana petugas kita tampil dan bekerja di lapangan. Maka identitas dan kelayakan mereka juga harus diperhatikan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, DPKP turut memaparkan sejumlah inovasi layanan berbasis digital, seperti Damkar Cermat yang memungkinkan pengaduan masyarakat secara real-time, serta program Fire Visit berupa edukasi pemadaman kebakaran ke sekolah dan instansi.
Di akhir pertemuan, seluruh pihak menyatakan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas layanan penyelamatan di Kabupaten Sukabumi, guna menghadirkan rasa aman dan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
