LINGKARPENA.ID | Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Dinas Bulan April 2026 di Aula Sekretariat Daerah, Selasa (21/4/2026). Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar tersebut dihadiri Wakil Bupati H. Andreas, Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, serta jajaran kepala perangkat daerah, camat, hingga staf ahli di lingkungan Pemkab Sukabumi.
Dalam kesempatan itu, Bupati didampingi Wakil Bupati menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah yang dinilai berkontribusi dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menerima sertifikat akreditasi laboratorium sebagai bentuk penguatan kualitas pelayanan publik.
Sejumlah instansi turut memaparkan capaian dan program kerja, di antaranya Samsat Cibadak, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kesehatan.
Dalam arahannya, Bupati H. Asep Japar menekankan bahwa disiplin aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh kendur meskipun pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, termasuk sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).
“Efisiensi bukan alasan untuk menurunkan kinerja. ASN harus tetap disiplin, terutama dalam pelaksanaan WFH. Jangan sampai yang seharusnya bekerja justru tidak berada di tempat atau bahkan ke luar kota,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan yang dinilai masih memiliki potensi besar. Ia mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memberikan kemudahan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus menggunakan KTP pemilik lama.
“Kebijakan ini peluang besar. Kita harus aktif turun ke lapangan, jemput bola, agar masyarakat semakin mudah dan sadar membayar pajak,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Sukabumi tengah menggulirkan program operasi gabungan pajak kendaraan yang dibarengi dengan layanan pembayaran langsung di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Wakil Bupati H. Andreas menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dan membangun sinergi yang solid.
“Tidak ada instansi yang bisa berjalan sendiri. Kita harus saling menguatkan agar program pembangunan bisa berjalan maksimal,” ungkapnya.
Wabup juga meminta para camat untuk aktif mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di wilayahnya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Gerakan Merah Putih, yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Selain itu, sektor UMKM diharapkan dapat berperan dalam mendukung rantai pasok program MBG di Kabupaten Sukabumi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Di sisi lain, perhatian pemerintah daerah juga difokuskan pada penanganan stunting. Seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan diminta berkontribusi dalam menekan angka stunting hingga di bawah 5 persen melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan dan lingkungan.
“Penanganan stunting harus menjadi kerja bersama. Targetnya jelas, dan kita harus bergerak bersama untuk mencapainya,” tandasnya.
