LINGKARPENA.ID | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukatani, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi menggelar pertemuan dengan perwakilan warga di Aula Desa Sukatani, Rabu (29/4/2026). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi warga yang berlangsung pada Senin (27/4/2026), yang menyoroti kondisi jalan rusak di wilayah tersebut.
Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimcam, pengurus PKPP, BPD, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus. Kehadiran Kadis PU menjadi bentuk respons pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur jalan yang dinilai sudah mengalami kerusakan cukup parah.
Usai pertemuan, Uus Firdaus bersama jajaran langsung meninjau titik-titik jalan yang menjadi sorotan warga. Dari hasil peninjauan tersebut, ia mengungkapkan bahwa tingkat kerusakan di sejumlah ruas jalan sudah masuk kategori berat.
“Kerusakan di atas 60 persen itu masuk kategori rekonstruksi. Jadi untuk 1 kilometer itu membutuhkan anggaran sekitar Rp1,9 miliar, itu pun dengan harga saat ini, belum termasuk eskalasi kenaikan harga,” ujar Uus kepada wartawan.
Menurutnya, penanganan jalan rusak akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Meski kebutuhan anggaran cukup besar, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mengupayakan perbaikan secara bertahap.
“Kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Kalau fiskal kita bagus, penanganannya bisa lebih panjang. Tapi upaya kita akan terus diperjuangkan supaya ada penanganan,” jelasnya.
Ia menambahkan, realisasi pembangunan sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, termasuk kemungkinan adanya alokasi anggaran pada perubahan anggaran mendatang.
“Realisasinya nanti tergantung kondisi fiskal daerah. Jadi di perubahan, mudah-mudahan ada penanganan,” tambahnya.
Terkait dua titik jalan yang menjadi perhatian utama warga, Uus menyebutkan bahwa penentuan prioritas akan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Yang diprioritaskan tentu melihat kondisi keuangan,” singkatnya.
Sementara itu, perwakilan warga berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan perbaikan jalan mengingat kondisi saat ini dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama akses ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik temu antara pemerintah dan masyarakat dalam mencari solusi terbaik atas persoalan infrastruktur yang ada. Selain meredam ketegangan pasca aksi warga, dialog tersebut juga memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan vital masyarakat.
