LINGKARPENA.ID | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di Sukabumi. Di tengah munculnya wacana evaluasi program, Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis se-Sukabumi Raya menggelar aksi damai di Lapang Merdeka, Kota Sukabumi, Rabu (24/6/2026), untuk menyuarakan dukungan agar program tersebut tetap berlanjut.
Aksi yang berlangsung tertib itu diikuti berbagai elemen masyarakat. Mereka menilai MBG telah memberikan dampak positif, tidak hanya bagi anak-anak sebagai penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, pedagang, hingga mitra penyedia dapur.
Salah seorang peserta aksi, Asep Suhendi, mengatakan program MBG telah menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak menghentikan pelaksanaannya.
“Program ini memberikan manfaat yang luas. Bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga petani, peternak, UMKM, dan berbagai pihak yang ikut terlibat. Kami berharap MBG tetap dilanjutkan,” ujar Asep.
Ia juga meminta pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan kepastian kepada para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah membangun fasilitas dan menyiapkan berbagai kebutuhan untuk mendukung program tersebut.
“Mitra SPPG telah mengeluarkan biaya dan berkomitmen mendukung program pemerintah. Mereka juga membutuhkan kepastian agar investasi yang telah dilakukan tidak sia-sia,” katanya.
Senada dengan itu, Koordinator Aksi, Yandra Utama Santosa, menilai penghentian sementara atau moratorium MBG bukanlah solusi. Menurutnya, program tersebut telah menciptakan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat.
“MBG bukan hanya soal penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak. Di balik program ini ada petani, pedagang, hingga pekerja yang memperoleh penghasilan. Karena itu kami menolak moratorium dan berharap program terus berjalan,” tegas Yandra.
Di sisi lain, dorongan agar pemerintah melakukan pembenahan tata kelola program juga datang dari kalangan mahasiswa. Sebelumnya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sukabumi Raya meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional.
Ketua PC IMM Sukabumi Raya, Diki Ramadhani, menegaskan evaluasi diperlukan agar penggunaan anggaran negara benar-benar tepat sasaran serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.
“Kami tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis. Yang kami dorong adalah evaluasi menyeluruh agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan,” ujar Diki.
IMM juga meminta pemerintah mengaudit pelaksanaan program hingga tingkat SPPG, mulai dari proses distribusi, pengadaan bahan pangan, dugaan permainan harga, hingga potensi mark up yang dapat merugikan keuangan negara.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perhatian besar dari berbagai elemen masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Jika aliansi masyarakat menekankan pentingnya keberlanjutan program karena dampaknya terhadap ekonomi dan pemenuhan gizi anak, kalangan mahasiswa menilai evaluasi tata kelola merupakan langkah penting agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal dan tepat sasaran.
