LINGKARPENA.ID | Sejumlah persoalan yang membelit kehidupan nelayan menjadi pokok bahasan dalam audiensi antara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi dengan DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (30/6/2026). Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD tersebut menjadi wadah bagi para nelayan untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang dinilai membutuhkan perhatian segera dari pemerintah.
Ketua HNSI Kabupaten Sukabumi, Dede Olla, memimpin langsung rombongan nelayan dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir saat ini tidak hanya berkaitan dengan hasil tangkapan, tetapi juga menyangkut biaya operasional yang terus meningkat.
Salah satu isu utama yang disampaikan adalah terbatasnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar bagi kapal nelayan berukuran di bawah 30 Gross Ton (GT). Menurut HNSI, kondisi tersebut diduga berkaitan dengan berkurangnya alokasi kuota solar bersubsidi yang ditetapkan oleh BPH Migas.
“Ketersediaan solar bersubsidi menjadi kebutuhan utama nelayan. Ketika pasokan berkurang dan harganya tidak menentu, aktivitas melaut ikut terganggu dan biaya operasional semakin berat,” ujar Dede Olla.
Selain persoalan BBM, HNSI juga menyoroti pelaksanaan kebijakan mengenai penangkapan Benih Bening Lobster (BBL). Menurut mereka, masih terdapat perbedaan penerapan aturan di lapangan sehingga menimbulkan kebingungan bagi nelayan maupun pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut.
“Kami berharap ada kesamaan pemahaman dan kepastian dalam penerapan aturan BBL agar nelayan tidak terus dibayangi ketidakjelasan saat menjalankan usahanya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, HNSI menilai berbagai persoalan tersebut telah berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat nelayan. Kenaikan biaya melaut, fluktuasi harga BBM, hingga ketidakpastian regulasi disebut semakin menekan pendapatan para nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi.
Untuk itu, HNSI meminta agar pembahasan tidak berhenti di tingkat legislatif saja. Mereka berharap perangkat daerah yang memiliki kewenangan, seperti Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dilibatkan dalam proses pencarian solusi sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan tepat sasaran.
Audiensi berlangsung sejak siang hingga setelah waktu salat Magrib dengan diwarnai penyampaian berbagai masukan dari perwakilan nelayan. DPRD Kabupaten Sukabumi menerima seluruh aspirasi tersebut sebagai bahan pembahasan lebih lanjut bersama instansi terkait, dengan harapan dapat melahirkan langkah nyata untuk mendukung keberlangsungan usaha perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
