SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi data. Salah satunya dengan mengoptimalkan Sistem Akselerasi Data dan Aksi Jawa Barat (SADAJABAR) sebagai instrumen untuk mengidentifikasi sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, saat membuka Sosialisasi SADAJABAR di Pendopo Sukabumi, Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan bertema “Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Data Menuju Sukabumi Mubarakah” tersebut, Ade menegaskan bahwa keberadaan SADAJABAR harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah agar kebijakan dan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, platform tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh informasi yang lebih terperinci mengenai kondisi masyarakat, sehingga persoalan yang terjadi di setiap wilayah dapat diketahui dan ditangani secara lebih terarah.
“Dengan data yang terintegrasi, kita bisa mengetahui persoalan masyarakat secara lebih rinci, bahkan sampai tingkat desa. Ini akan memudahkan pemerintah dalam menentukan langkah dan mempercepat penanganan berbagai permasalahan publik,” ungkap Ade.
Ia menjelaskan, sejumlah sektor yang dapat dioptimalkan melalui SADAJABAR meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, hingga ketenagakerjaan. Melalui data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai persoalan, seperti anak putus sekolah, kasus stunting, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta persoalan ketenagakerjaan.
Ade mencontohkan, penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan data angka maupun persentase. Pemerintah perlu mengetahui sebaran kasus berdasarkan wilayah, termasuk desa yang membutuhkan perhatian khusus.
“Misalnya persoalan stunting, kita tidak hanya melihat berapa jumlah atau persentasenya, tetapi harus tahu di mana lokasinya dan siapa yang menjadi sasaran penanganan. Dengan begitu, perangkat daerah, camat, hingga pemerintah desa bisa bergerak bersama melakukan intervensi,” jelasnya.
Meski demikian, Ade mengingatkan bahwa pemanfaatan data terintegrasi harus dibarengi dengan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi masyarakat. Seluruh pengguna platform diminta mematuhi ketentuan serta memastikan data digunakan sesuai kewenangannya.
Sementara itu, Statistisi Ahli Madya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, H. Encep Wagan Refliana, menjelaskan bahwa SADAJABAR dikembangkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui penerapan teknologi informasi dan mekanisme berbagi pakai data.
“Tujuan pemanfaatan SADAJABAR adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan menerapkan teknologi informasi untuk berbagi pakai data dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di Jawa Barat,” paparnya.
SADAJABAR sendiri merupakan platform pemanfaatan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Data dasarnya bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kemudian diperluas melalui integrasi data sektoral dari berbagai perangkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Diskominfosan Kabupaten Sukabumi, Yusep Nofriyadie Barnasyah, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola sekaligus memanfaatkan data sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah, mulai dari kepala dinas, camat, hingga unsur perencana dan operator data, sehingga pemanfaatan SADAJABAR dapat berjalan secara optimal.
Melalui penerapan sistem tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap proses perencanaan pembangunan semakin berbasis kebutuhan riil masyarakat, koordinasi lintas sektor lebih efektif, serta penanganan berbagai persoalan publik dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran.