SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mengupayakan percepatan penyelesaian persoalan lahan milik pemerintah daerah dan tanah kas desa (TKD) yang terdampak pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi).
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, di Pendopo Sukabumi, Selasa (17/11/2026). Pertemuan itu melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait guna mencari solusi atas berbagai persoalan administrasi maupun pertanahan yang masih belum tuntas.
Dalam arahannya, Ade Suryaman menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak agar proses penyelesaian lahan tidak berjalan berlarut-larut. Menurutnya, kerja sama dan komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam mengurai berbagai kendala di lapangan.
Ia juga mengingatkan bahwa percepatan penyelesaian tetap harus mengacu pada ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya minta kebersamaannya. Sebab cepat dan lambat, tergantung kebersamaannya. Selain itu, administrasi dan aturannya harus ditempuh,” tegasnya.
Ade menyebutkan, penyelesaian persoalan lahan tersebut menjadi semakin penting mengingat ruas tol yang tengah dibangun diharapkan sudah dapat dimanfaatkan masyarakat pada momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah bidang tanah kas desa telah berhasil diselesaikan. Sementara beberapa bidang lainnya masih dalam tahapan proses.
“Saat ini sudah ada beberapa TKD yang selesai, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses,” ungkapnya.
Untuk itu, Sekda meminta masing-masing perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut segera melakukan tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangannya.
Ia berharap koordinasi lintas instansi dapat semakin diperkuat sehingga seluruh tahapan penyelesaian lahan, baik TKD maupun aset milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dapat segera dituntaskan.
Percepatan tersebut diharapkan turut mendukung kelancaran pembangunan Tol Ciawi-Sukabumi sekaligus memberikan kepastian terhadap pengelolaan aset daerah yang terdampak proyek strategis tersebut.