SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD Kabupaten Sukabumi menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan persetujuan bersama yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Tiga regulasi yang disepakati tersebut mencakup Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Desa, serta perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memperkuat landasan kebijakan pembangunan, meningkatkan tata kelola pemerintahan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menjalankan pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama terhadap ketiga Raperda tersebut.
Menurutnya, setiap regulasi yang disusun harus memiliki orientasi yang jelas, yakni memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.
“Raperda yang telah disepakati ini diharapkan tidak hanya menjadi produk hukum semata, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi,” ungkap Asep Japar.
Ia menjelaskan, Raperda tentang Desa memiliki peran strategis dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Pengaturannya mencakup kewenangan desa, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah desa diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara profesional, transparan, efektif, dan akuntabel.
Sementara itu, perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 diarahkan pada penataan kelembagaan perangkat daerah, salah satunya melalui peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipe C menjadi tipe A.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menangani urusan pertanahan dan tata ruang, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor tersebut.
Adapun Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 sebelumnya telah melalui tahapan evaluasi Gubernur Jawa Barat dan penyempurnaan bersama Badan Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Bupati berharap, persetujuan APBD 2027 dapat menjadi pijakan dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik secara lebih terarah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan daerah serta memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.
Rapat paripurna tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Bupati Sukabumi dan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah).