SUKABUMI – Langkah Pemerintah Kecamatan Surade bersama Pemerintah Desa Buniwangi menutup sementara objek wisata pemandian alam Leuwi Bunder, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, pascakejadian meninggalnya seorang pelajar akibat tenggelam, mendapat apresiasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi.
Penutupan sementara tersebut dinilai sebagai langkah tepat dan konstruktif untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta keselamatan masyarakat dan pengunjung, sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap pengelolaan destinasi wisata, khususnya wisata alam yang memiliki risiko tinggi.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, saat dihubungi Lingkarpena.id, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat yang dilakukan Camat Surade bersama unsur Forkopimcam dan Pemerintah Desa Buniwangi dalam menyikapi peristiwa tersebut.
“Pertama, tentu kami mengapresiasi kinerja Pak Camat bersama unsur Forkopimcam yang telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketenteraman, ketertiban, dan keselamatan. Prinsipnya, ” salus suprema lex esto “, keselamatan adalah hukum yang tertinggi,” ungkap Ali Iskandar, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, peristiwa tersebut juga menjadi catatan penting bagi Dinas Pariwisata untuk semakin memperkuat edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata, maupun kelompok masyarakat yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas wisata.
Ali menegaskan, keselamatan wisatawan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan aktivitas usaha pariwisata.
Hal itu, lanjutnya, telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya Pasal 26, yang mewajibkan setiap pelaku usaha pariwisata memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan, keselamatan, dan keamanan kepada wisatawan.
“Jadi titik beratnya adalah memastikan pelaku usaha pariwisata maupun kelompok orang yang mendapatkan manfaat dari aktivitas wisata memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan pengunjung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ali menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran untuk menginisiasi, mengedukasi, dan memfasilitasi penerapan standar keamanan di destinasi wisata, terutama wisata tirta atau wisata air yang mempunyai potensi risiko kecelakaan.
Menurutnya, terdapat sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian pengelola wisata. Pertama, memberikan edukasi secara intensif kepada pengunjung melalui imbauan, larangan, serta langkah pencegahan terhadap aktivitas wisata yang berpotensi mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
Kedua, menyediakan dan memasang sarana informasi keselamatan, seperti rambu-rambu peringatan, bendera penanda kondisi lokasi, informasi kawasan berisiko, hingga petunjuk penanganan keadaan darurat dan bencana.
Ketiga, pengelola wisata juga harus memastikan tersedianya petugas pengamanan dan keselamatan, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak terkait, termasuk pengelola kawasan wisata, Balawista, dan satuan tugas pengamanan lainnya.
“Hal-hal tersebut harus dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai aktivitas wisata yang seharusnya memberikan manfaat dan kebahagiaan justru menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengunjung,” tegasnya.
Ali juga mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Pariwisata, Polairud, Balawista, Basarnas, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya untuk memperkuat edukasi, pengawasan, dan penerapan ketentuan keselamatan di kawasan wisata.
Bahkan, menurutnya, apabila ditemukan pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan dan mengabaikan aspek keselamatan, perlu dilakukan langkah penegakan aturan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Terkait penutupan sementara objek wisata Leuwi Bunder, Ali menilai langkah yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Surade dan Pemerintah Desa Buniwangi merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat sekaligus upaya memastikan pengelolaan destinasi wisata berjalan sesuai standar.
“Apa yang dilakukan Camat Surade hari ini untuk memastikan pengelolanya jelas dan standar keselamatannya dapat dipenuhi merupakan langkah yang konstruktif. Kami dari Dinas pariwisata tentu akan terus melakukan pengawalan agar pengelolaan destinasi wisata semakin baik dan aspek keselamatan benar-benar menjadi prioritas,” pungkasnya.
Dengan demikian, evaluasi terhadap objek wisata Leuwi Bunder diharapkan tidak hanya menjadi respons atas peristiwa yang terjadi, tetapi juga menjadi titik awal pembenahan tata kelola wisata alam di wilayah Sukabumi Selatan, sehingga aktivitas pariwisata dapat berkembang tanpa mengesampingkan keselamatan pengunjung.
