LINGKAR PENA Portal Berita Terpercaya Sumber Literasi Anak Bangsa

Sebut Ada Kecelakaan Konstitusi, Rojab Asy’ari Kembali Soroti Polemik Gibran

Sebut Ada Kecelakaan Konstitusi, Rojab Asy’ari Kembali Soroti Polemik Gibran

SUKABUMI – Pernyataan politik Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari, kembali menjadi sorotan. Kali ini, Rojab menanggapi isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang disebutnya sebagai sebuah “kecelakaan sejarah”.

Rojab mengaku prihatin terhadap dinamika politik tersebut. Ia menilai, persoalan yang menyeret Gibran tidak dapat dilepaskan dari polemik persyaratan administrasi pencalonan, khususnya mengenai keabsahan dokumen pendidikan setara SMA yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.

Iklan

Menurut Rojab, situasi tersebut menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Ia bahkan membandingkan dinamika tersebut dengan pengunduran diri Presiden ke-2 RI, Soeharto, pada 1998 yang berlangsung di tengah gelombang gerakan reformasi mahasiswa.

“Saya jadi merasa sedih karena mundurnya wapres ini bisa dikatakan sebuah kecelakaan sejarah. Kenapa demikian, karena mundurnya Gibran tidak dipungkiri akibat persoalan keabsahan ijazah yang menjadi salah satu persyaratan waktu pencalonan di Pilpres 2024 lalu,” katanya.

Lebih jauh, Rojab menyinggung persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menurutnya telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Ia juga merujuk pada fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang, berdasarkan pemahamannya, tidak menemukan ijazah setara SMA milik Gibran.

“Kalau Gibran, mundurnya ini semua orang tahu dikarenakan dinamika berkaitan dengan persyaratan ijazah, khususnya surat keterangan penyetaraan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Termasuk fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak menemukan ijazah setara SMA yang dimiliki oleh Gibran,” ujarnya.

Rojab memandang polemik tersebut bukan sekadar persoalan personal maupun administratif, melainkan menyangkut integritas proses konstitusional. Ia menyebutnya sebagai kecelakaan konstitusi karena persoalan persyaratan pencalonan dinilainya telah menimbulkan persoalan serius dalam praktik demokrasi.

Sikap politik Rojab kali ini sekaligus mempertegas sikap yang sebelumnya ia tunjukkan pada 7 Oktober lalu. Saat itu, ia menurunkan foto Gibran dari ruang kerjanya di Gedung DPRD Kota Sukabumi. Aksi tersebut sempat menjadi perhatian publik setelah foto Wakil Presiden itu dimasukkan ke dalam sebuah kantong keresek.

Jika sebelumnya tindakan tersebut disebut sebagai sikap politik pribadi, kini Rojab memastikan tidak memiliki rencana untuk kembali memasang foto Gibran di ruang kerjanya.

“Ini semakin menguatkan keyakinan saya untuk tidak memasang kembali foto Gibran yang sempat saya turunkan 7 Oktober lalu di ruangan saya. Ini menjadi pertanda bahwa keyakinan saya itu betul. Insyaallah saya tidak akan memasang kembali foto Gibran untuk selama-lamanya,” tegasnya.

Tidak berhenti pada sikap personal, Rojab juga mengajak masyarakat untuk melakukan hal serupa dengan menurunkan foto Gibran yang masih terpasang di ruang perkantoran maupun tempat lainnya.

Menurutnya, perkembangan politik yang dimaksud menjadi alasan bagi masyarakat untuk mengevaluasi kembali penempatan foto Gibran sebagai Wakil Presiden RI.

“Ini pun menjadi pertanda bahwa gerakan menurunkan foto Gibran ini harus segera dilakukan oleh seluruh masyarakat, baik yang resmi di ruangan-ruangan perkantoran maupun ruangan lainnya, karena Gibran memang sudah tidak layak lagi menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia,” pungkas Rojab.

Pernyataan tersebut kembali memperlihatkan bahwa polemik politik nasional dapat beresonansi hingga ke daerah. Sikap Rojab menjadi ekspresi kritik politik seorang legislator daerah terhadap persoalan yang dinilainya menyangkut prinsip keabsahan, integritas, dan marwah konstitusi.

Reporter Rijal

Editor Akoy Khoerudin