LINGKARPENA.ID | Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sukabumi Raya dan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Sukabumi, melakukan aksi demonstrasi gabungan di depan Gedung Balai Kota Sukabumi dan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (09/07/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai permasalahan yang dirasakan masyarakat, namun dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota maupun para wakil rakyat di DPRD. Dengan membawa berbagai poster, spanduk, dan menyuarakan orasi secara bergantian, massa menuntut adanya langkah konkret dan cepat dalam penanganan sejumlah isu strategis di Kota Sukabumi.
Dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 14.00- 18.00 WIB tersebut, massa dari PMII dan GMNI menyuarakan sejumlah tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi. Beberapa di antaranya mencakup :
1. Cabut SK dan Bubarkan TKPP(Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan)
2. Tolak Kolusi dan Rangkap Jabatan Kerbat Kepala Daerah.
3. Copot Direktur RSUD R. Syamsudin, SH dan Audit Dugaan Kerugian Negara.
4. Batalkan kenaikam tunjangan DPRD dan hentikan Belanja tidak Etis.
5. Umumkan Segera LHP BPK RI Tahun Anggaran 2024.
6. Evaluasi total Kebijakan Peningkatan PAD yang membebani Rakyat.
7. Laksanakan Reformasi Birokrasi Berbasis Merit dan Bebas Intervensi.
8. Evaluasi Program Nadzir Wakaf dan Hentikan Praktik Pemaksaan.
9. Realisasikam Layanan Dasar Gratis dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Percepat Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan.
Gelombang kekecewaan terhadap tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi memuncak dengan aksi penyegelan dan penggembokan Balai Kota Sukabumi oleh puluhan massa dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya dan PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi
Aksi simbolis ini merupakan bentuk amarah dan kekecewaan mahasiswa atas dugaan praktik kolusi, nepotisme, serta ketidaktransparanan kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya, Aris Gunawan menyampaikan bahwa aksi ini adalah catatan serius bagi pemerintah kota.
“Bagi kami, ini sebagai catatan kenapa halnya hari ini kami juga bersama-sama. Bukan hanya itu, pada tim komunikasi juga kita melihat itu hari ini orang-orangnya juga dalam beberapa juga hari ini katakanlah Dirut Rumah Sakit RSUD Syamsudin itu juga sebagai kerabatnya Plt. Itu yang merangkap tiga jabatan, itu juga apa hal ini masih kerabatnya adanya sebuah kolusi yang hari ini dilakukan di Pemerintah Kota Sukabumi dan bagi kami ini sudah tidak sehat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa penyegelan Balai Kota adalah simbol kekecewaan dan amarah karena Walikota tidak pernah menemui massa aksi.
Senada dengan GMNI, Ketua PC PMII Kota Sukabumi, Bahrul Ulum menyoroti dominasi satu kelompok, yakni Yayasan FKDB (Forum Komunikasi Do’a Bangsa), yang menurutnya menguasai posisi-posisi strategis di pemerintahan Kota Sukabumi.
“Untuk dari PMII sendiri menyorot terhadap tadi selain daripada didominasi oleh satu kelompok yang dimana Yayasan FKDB, mungkin sahabat-sahabat wartawan pun sudah mengetahui siapa saja yang menguasai sumber-sumber pemerintahan di posisi-posisi strategis di Kota Sukabumi dan itu efek dominannya terhadap kebijakan-kebijakan yang kiranya tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain itu sekiranya jadi catatan kita. Itu yang jadi titik fokus kita,” jelas Bahrul Ulum.
Massa aksi menuntut adanya proses seleksi terbuka dan bidding yang transparan dengan mengedepankan kompetensi dan prinsip meritokrasi dalam setiap pengisian jabatan.
“Kenapa ini saya sampaikan, ya Walikota, saya bukan datang untuk satu kali ketika Bapak memimpin, tapi pasca zaman sebelum Bapak juga memimpin ketika itu lima tahun ke belakang kami juga bergerak. Kami memantau banyak catatan-catatan buruk di lima tahun ke belakang ini untuk apa, Saya juga untuk mendorong kemajuan Pemerintah Kota Sukabumi. Makanya dorongan kami adalah meritokrasi ataupun reformasi birokrasi berbasis meritokrasi untuk apa yaitu Untuk pencapaian good government dan clean government bersih dengan kolusi, bersih dari nepotisme, bersih dari korupsi, itu yang dicita-citakan kami,” lanjut perwakilan GMNI.
Mahasiswa juga menyoroti kebijakan 100 hari kerja Walikota yang dinilai belum mampu merombak masalah lama, justru menambah kegaduhan baru.
“Ini masalah malah ditambah masalah baru. Malah mau apa membuat kegaduhan baru bagi kami ini kegaduhan kebijakan yang memang tidak transparan itu kira-kira,” tambahnya.
Ketiadaan komunikasi dari pihak Walikota, meskipun mahasiswa telah datang tiga kali, menjadi salah satu pemicu utama aksi ini. Mereka menuntut jawaban atas segala tuntutan yang disampaikan.
Dugaan praktik nepotisme semakin menguat dengan adanya kasus adik Walikota yang keluar dari Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP). Mahasiswa menilai hal ini mendekati potret rezim Orde Baru yang mempraktikkan sistem otokrasi dan kekuasaan absolut.
“Ini keluar daripada prinsip demokrasi deliberatif dan keluar daripada prinsip demokrasi Pancasila dan hari ini lebih mendekatkan sistem pemerintah yang otokrasi dan nanti ke jaringan kepuasannya absolut sewenang-wenangnya sejak abuse of power semua milik dia kebijakannya satu pintu, tidak, saya kira tidak ini negara demokrasi kita bisa berhak mengkritik,” tegas perwakilan GMNI.
Mahasiswa menegaskan akan terus memantau perkembangan dan menunggu respons dari Walikota atas penyegelan ini.
“Kalau pun Walikota hari ini masih mengacuhkan kami, jangan salahkan kami, kami akan terus dan akan konsisten sebagai kaum mahasiswa yang memiliki peran Agent of Change dan sebagai oposisi yang organik,” pungkasnya.
