Bupati Hadiri “High Level Meeting” se Jabar

Bupati Sukabumi Marwan Hamami saat mengikuti kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Gedung Sate Bandung.| Foto: istimewa

LINGKARPENA.ID | Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menyampaikan bahwa kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat.

Acara itu merupakan langkah Pemerintah untuk merubah sistem pembayaran sistem pengelolaan Keuangan dengan sistem Digital. Hal itu disampaikan Bupati usai mengikuti kegiatan tersebut di Aula Gedung Sate Bandung, Jumat, 17 November 2023.

Baca juga:  Wabup Sampaikan LKPD Audit Tahun 2022 Sudah Diserahkan ke BPK

Namun demikian terdapat hambatan dalam pelaksanaannya dikarenakan masih ada Wilayah di Kabupaten Sukabumi yang Masih tidak terjangkau jaringan Internet, tetapi hambatan tersebut akan diatasi.

“Jaringan Internet ini masih belum tercover untuk sebagian Masyarakat, namun kami akan mencari solusi dalam memecahkan persoalan tersebut melalui kebijakan, Perbup dan peraturan yang menunjang,” kata Bupati Marwan.

Baca juga:  Sekda Ade Apresiasi Penilayan Kabupaten Sebagai Kota Sehat di Kecamatan Cidahu

“Jika hal tersebut sudah terealisasi tinggal bagaimana kita kolaborasikan Kartu Kredit Indonesia ini Dengan Bank BJB,” imbuhnya.

Diketahui, dalam kesempatan tersebut turut dilaksanakan Launching Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso.

Dimana sebelumnya Bupati beserta Kepala Daerah se-Jawa Barat lainnya melakukan penandatanganan secara digital Komitmen Bersama Implementasi (KKI).

Baca juga:  Diskominfo Kota Sukabumi, Sebut Triwulan Pertama Terima 113 Aduan Masyarakat Melalui Aplikasi Super dan Sistem E-lapor

KKI sendiri hadir untuk mendukung kecepatan dan kemudahan proses belanja barang dan jasa di pemerintah pusat maupun daerah.

Selain itu, kehadiran KKI untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja bagi pemerintah pusat dan daerah.**

Pos terkait