LINGKARPENA.ID | Kondisi yang begitu memprihatinkan dialami sejumlah buruh di kawasan industri Sukalarang Kabupaten Sukabumi yang kini banyak terjerat utang rentenir. Tekanan ekonomi yang semakin berat, ditambah kebutuhan hidup yang terus meningkat, memaksa para pekerja mencari jalan pintas melalui pinjaman berbunga tinggi, berkedok KOSIPA. Namun, dalam pergerakannya tak ubah seperti rentenir yang mengenakan bunga pinjaman sebesar 20% hingga sampai 30/% setiap bulannya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh awak media, untuk sebuah kepercayaan pihak Kosipa dimana sebagai jaminannya adalah kartu ATM peminjam yang setiap bulan dapat dicairkan oleh pihak koperasi setelah jadwal gajian.
Seorang buruh pabrik, sebut saja Rina (32), kepada awak media mengaku, awalnya ia hanya meminjam uang sebesar Rp1 juta untuk kebutuhan mendesak. Namun, dalam waktu singkat, jumlah utangnya membengkak akibat bunga yang mencekik.
“Setiap bulan saya harus bayar bunga yang cukup besar. Kalau telat, didatangi dan diancam,” ucapnya dengan wajah cemas.
Fenomena ini bukan cuma dialami oleh satu dua orang, bahkan sejumlah buruh lainnya yang berhubungan dengan Kosopa tersebut juga mengalami hal serupa. Akibat minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal serta kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah anak, kontrakan, hingga kebutuhan sehari-hari membuat mereka terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diputus.
Seorang komunitas buruh setempat berinisial EA (40) menyebut praktik rentenir di kawasan industri sudah berlangsung lama dan semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. “Banyak buruh yang akhirnya bekerja hanya untuk membayar utang. Ini sangat memprihatinkan,” katanya.
Selain tekanan finansial, dampak psikologis juga dirasakan para korban. Rasa takut, stres, hingga konflik keluarga menjadi konsekuensi yang harus ditanggung. Bahkan, beberapa buruh mengaku mengalami intimidasi dari penagih utang.
Para buruh pun berharap Pemerintah Daerah segera turun tangan untuk mengatasi persoalan ini. Mereka meminta adanya solusi nyata seperti penyediaan akses pinjaman berbunga rendah, edukasi keuangan, serta penindakan terhadap praktik rentenir ilegal bisa diputus.
“Kalau tidak ada bantuan, kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Kami berharap pemerintah bisa mencarikan solusi bagi kami-kami ini,” ujar seorang buruh lainnya.
Pemerintah daerah diharapkan tidak menutup mata terhadap kondisi ini. Intervensi yang cepat dan tepat dinilai penting untuk melindungi para buruh dari jeratan utang yang kian menyesakkan, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Koperasi-koperasi ini dalam melancarkan operasi juga menggunakan backup dari Oknum Ormas dan oknum APH.
Sementara Ketua Umum Paguyuban Maung Sagara Sambodo Ngesti Waspodo, memberikan tanggapan atas nasib para buruh industri di Sukalarang tersebut. Kata Sambodo, terkait maraknya rentenir berkodok Koperasi koperasi pemerintah daerah harus segera ambil tindakan.
“Seharusnya Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi, segera mencari solusi terkait buruh yang terlibat pinjaman rentenir ini. Terutama Dinas Koperasi, harus segera dimemonitor,” jelas Sambodo.
“Iya, apakah mereka para Kosipa (rentenir) berkedok koperasi dalam menjalankan usaha simpan pinjam itu sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh OJK dengan memakai bunga standart Bank Pemerintah, dan atau koperasi tersebut sehat jelas ada anggotanya atau tidak Dan apakah setiap tahun ada rapat anggota tahunan, karena koperasi koperasi simpan pinjam tersebut diduga anggotanya adalah keluarganya hanya untuk melegalkan pendirian koperasi tersebut,” pungkasnya.
