Gabungan Petani Penggarap Sukabumi Gelar Konsolidasi Bahas Konflik Agraria di Jawa Barat

Gabungan Petani penggarap Kabupaten Sukabumi saat menggelar konsolidasi dan merapatkan barisan bahas percepatan penyelesaian konflik agraria di jawa barat. Minggu (6/2/2022). | Foto: Istimewa

LINGKARPENA.ID – Petani penggarap di Kabupaten Sukabumi menggelar konsolidasi dan merapatkan barisan membahas percepatan penyelesaian konflik agraria di jawa barat, Minggu, (6/2/2022).

Ratusan petani dan aktivis reforma agraria berkumpul di Gor Pertemuan Yaspida, Jalan Parungseah, Desa Cipetir, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi membahas persoalan yang tengah dihadapi.

Anggi Fauzi salah satu penggagas gerakan konsolidasi petani Jawa Barat, mengatakan, konsolidasi petani se-jawa Barat kali ini kita dan kawan-kawan GMNI, Fraksi Rakyat ada Pemuda Tani harapan bangsa, dan FKKT-WA, juga kita bersama-sama menggandeng GEMA PS.

Baca juga:  Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Serahkan 20 Olahan Ikan dan 3000 Benih Ikan Nilem di Ciemas

“Hari ini kita berusaha untuk memilah mana masyarakat yang berkonflik dengan perkebunan label negara plat merah /PTPN, atau swasta ataupun Perhutani untuk bagaimana agenda percepatan penyelesaian konflik Reforma Agraria yang ada di Sukabumi khususnya,” ucapnya kepada media.

Seperti halnya, Kata Anggi yang merupakan ketua GMNI Sukabumi menyebut, konflik agraria kembali terjadi di Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, yang tidak lama ini petani sudah dilakukan pemanggilan oleh aparat.

Baca juga:  Pemdes Sukamaju Minta Kejelasan Banprov DTKS

“Kita bisa lihat hari ini beberapa kondisi kinflik agraria mencuat kembali, terhangat juga kemarin terjadi pemanggilan petani di Jampang Tengah. Maka  mempertimbangkan hal-hal seperti itu perlu adanya pendampingan dari organisasi,” jelasnya.

Selain itu, dalam konsolidasi yang dibangun hari ini, sebagai langkah menyamakan persepsi agar konflik agraria tidak terus menerus terjadi.

Baca juga:  Milad Ke II Komunitas B3DIL Sekaligus Lantik Dua DPC Kota dan Kabupaten Sukabumi

“Langkah ini kami lakukan sebagai antisipasi di kemudian hari agar tidak terjadi lagi sehingga perlu menyamakan narasi dan membahas bagaimana sekema dalam penyelesaian konflik reforma agraria yang ada di Jawa Barat hari ini,” pungkas Anggi.(*)

Pos terkait