ini Jawaban Bupati dan Ketua DPRD atas Raperda tentang APBD 2024

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara saat memberikan keterangan pers usai rapat paripurna kepada awak media.| Foto:Ndie

LINGKARPENA.ID | Bahas penyampian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda tentang APBD tahun anggaran 2024, DPRD bersama pemerintah daerah gelar rapat paripurna. Rabu kemarin, (8/11/2023).

Ketua DPRD Yudha Sukmagara mengatakan, terkait raperda tentang anggaran APBD tahun 2024 saat ini memasuki jawaban bupatinatas pandangan fraksi fraksi yang telah di sampaikan pada rapat paripurna sebelumnya.

“Sudah disampaikan dari tiap-tiap Fraksi dijawab oleh Pak Bupati dari mulai fraksi Gerindra sampai dengan fraksi PPP, tadi sudah dijawab oleh Bupati di rapat paripurna dan juga sudah ditentukan masuk ke jadwalisasi pembahasan selanjutnya,” ujar Yudha.

Baca juga:  Respon Cepat DPU, Lakukan Tambal Sulam Ruas Jalan Jampangkulon Cikaso Sukabumi

Nantinya, kata Yudha lagi pembahasan APBD 2024 akan dilakukan melalui komisi-komisi bersama-sama dengan mitra-mitra kerjanya yakni para perangkat-perangkat daerah yang sudah dijadwalkan.

“Mulai Kamis, Jumat, Senin dan Selasa, nah selanjutnya nanti akan ada rapat komisi dengan badan anggaran, untuk hasil dari rapat dengan mitra setelah itu akan di agendakan rapat bersama dengan TAPD untuk kita nanti menyepakati dan menyetujui anggaran 2024,” bebernya.

Bupati Sukabumi H Marwan Hamami saat memberikan keterangan pers keada awak media usai kegiatan.| Foto: Ndie

Sementara itu bupati Sukabumi Marwan Hamami menambahkan sebelum penetapan APBD 2024 memang perlu adanya sinkronisasi potensi potensi anggaran bersama dengan DPRD, karena banyak faktor yang saat ini mempengaruhi perubahan anggaran.

Baca juga:  Bupati Sukabumi Buka Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 Tahun 2023

“Penetapan APBD 2024 terdapat masukan dan harapan harapan, ini harus disinkronkan dengan potensi kondisi keuangan walaupun banyak faktor terutama kondisi kondisi secara global,” terangnya.

“Misalnya daya beli masyarakat turun, ternyata banyak mempengaruhi kepada capaian PAD dan kecapaian APBN walaupun hari ini secara kenaikan anggaran dari pusat itu terlihat, tetapi anggaran itu sudah di arahkan sudah tidak bisa lagi rubah,” timpalnya.

Baca juga:  17 Orang Penyandang Disabilitas Mental Dilakukan Pendataan Biometrik

Menurut Marwan, kebutuhan daerah masuk sudah dan terkondisikan dengan sudah jelas, namun meski sudah pasti jelas, saat ini terkendala proses yang biasanya penentuan kebijakan anggaran bisa di selaraskan dengan kepentingan daerah.

“Ada penyesuaian penyesuaian dengan dengan tim anggaran DPRD untuk bisa menyelaraskan anggaran tadi,kadang-kadang kesulitan utama ketika anggaran ini kelihatan Besar harapan masyarakat besar, tetapi kita sulit untuk melakukan intervensi anggaran itu untuk kondisi di lapangan, makanya butuh bantuan dari teman-teman di media atau dari mengawasi pembangunan yang hari ini dilaksanakan di lapangan,” tandasnya.

Pos terkait