LINGKARPENA.ID | Aksi warga Pajampangan yang turun ke jalan hingga menggelar audiensi bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Barat di Aula Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Rabu (22/4/2026), akhirnya mendapat respons langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Melalui video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, Dedi tidak hanya merespons keluhan warga, tetapi juga membuka alasan di balik kebijakan pengalihan anggaran pembangunan ruas Jalan Jampang Tengah–Kiaradua yang kini dikeluhkan rusak parah.
Dengan nada tenang namun tegas, Dedi mengawali pernyataannya dengan apresiasi terhadap warga yang telah menyampaikan aspirasi secara terbuka.
“Saya mengucapkan terima kasih pada akang-akang yang meluapkan kekecewaan dan kemarahan akibat Jalan Jampang Tengah Kiaradua dalam keadaan rusak,” ujarnya.
Di balik keputusan yang menuai protes tersebut, Dedi mengungkapkan bahwa anggaran perbaikan jalan senilai Rp68 miliar justru dialihkan ke ruas jalan provinsi lain di wilayah Kabupaten Sukabumi. Langkah itu, menurutnya, bukan tanpa alasan.
“Saya tegaskan bahwa anggaran untuk alokasi jalan tersebut kami alihkan ke jalan-jalan provinsi lain di wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga ruas yang lain tahun ini saya nyatakan 99 persen dalam keadaan baik setelah nanti proyeknya berjalan,” jelasnya.
Namun, persoalan utama yang menjadi sorotan bukan sekadar kondisi jalan, melainkan aktivitas kendaraan berat yang melintas setiap hari. Dedi menilai, pembangunan jalan akan sia-sia jika akar masalahnya tidak diselesaikan.
> “Kenapa dialihkan? Karena tiap hari dilewati truk-truk toronton sumbu III overload. Sehingga kalau kami membangun jalan tersebut dengan nilai kontrak Rp68 miliar, tidak ada artinya, sama dengan buang garam ke laut,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut, tanpa penanganan kendaraan over kapasitas, jalan yang diperbaiki berpotensi kembali rusak dalam hitungan bulan.
“Mungkin dalam waktu 5 bulan, 6 bulan akan hancur lagi. Sehingga solusinya kita ingin benahi dulu truk overload-nya, baru kita akan bangun jalannya,” tambah Dedi.
Dalam pernyataannya, Dedi juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Kami ingin anggaran negara ini tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan bisa dinikmati masyarakat, bukan hanya dinikmati oleh para pengusaha dan transporter saja,” ungkapnya.
Di tengah debu jalan rusak dan deru truk bermuatan berat, suara warga Pajampangan kini telah sampai ke telinga pemerintah provinsi. Meski keputusan yang diambil belum sepenuhnya memuaskan, setidaknya ada satu hal yang mulai terang: perbaikan jalan bukan sekadar soal aspal dan beton, tetapi juga soal keberanian menata ulang sistem yang selama ini menjadi penyebab kerusakan itu sendiri.
